Biaya Politik Tinggi Suburkan Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com -- Tingginya biaya politik untuk menduduki jabatan publik di eksekutif dan legislatif menjadi salah faktor yang menyuburkan korupsi. Untuk mencegahnya, perlu diterapkan manajemen politik berbiaya rendah dengan memilih pejabat berdasar kemampuan, bukan uang.

Menurut Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, sudah menjadi rahasia umum bahwa untuk menduduki suatu jabatan publik, seseorang harus mengeluarkan biaya tak sedikit.

"Ketika berhasil menduduki jabatan tersebut, orang lantas berpikir, bagaimana mengembalikan biaya yang sudah dikeluarkan untuk menduduki jabatan itu," kata Luthfi, Sabtu (20/8/2011) di Jakarta.

Jika mengandalkan gaji yang didapat sebagai pejabat publik, menurut dia, tentu apa yang dikeluarkan tidak bisa kembali. Mereka akhirnya mencari jalan pintas dengan mencuri uang negara untuk mengembalikan biaya-biaya tersebut.

Untuk mengantisipasi masalah ini, lembaga-lembaga politik, pemerintahan, maupun lembaga penegak hukum perlu menerapkan pola low cost management dalam rekruitmen sumberdaya manusia. Orang-orang yang direkrut adalah mereka yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan moralitas yang baik atau di atas rata-rata. "Bukan isi tasnya yang dilihat," ujarnya.

Dengan begitu, diharapkan praktik korupsi bisa ditekan. Sementara para pejabat publik bekerja secara profesional bekerja sesuai kemampuannya.