Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Siti Belum Bebas Hukuman Mati

Kompas.com - 23/06/2011, 12:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyampaikan pernyataan untuk meluruskan pemberitaan media massa yang mengatakan bahwa Siti Zaenab, mantan TKI asal Bangkalan, Madura, telah terbebas dari ancaman hukuman mati di Madinah.

Pemberitaan media massa menyebutkan, lepasnya Siti, yang diputuskan bersalah membunuh majikannya dengan pisau pada November 2009 lalu, dari hukuman mati berkat diplomasi tingkat tinggi yang dilakukan almarhum Presiden ke-3 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Saat itu, Gus Dur menghubungi Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud.

"Tanpa mengecilkan kontribusi pemerintahan terdahulu, kasus yang dialami Siti Zaenab masih berjalan. Penundaan bukan karena pendekatan kepada pihak raja, melainkan karena anak korban masih berusia satu tahun. Jadi, saat ini masih menunggu anaknya akil balig dan ditanyakan pendapatnya, apakah memaafkan. Kalau anaknya menolak memaafkan, Siti Zaenab akan dihukum mati," kata Marty pada jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (23/6/2011).

Marty mengatakan, saat ini pemerintah terus menjalin komunikasi dengan anak korban. Marty juga mengatakan bahwa Filipina yang selama ini dianggap sebagai salah satu negara yang berhasil memberikan perlindungan kepada tenaga kerjanya di Saudi tak dapat sepenuhnya menyelamatkan warganya dari hukuman mati.

Sepanjang 2001-2008, enam warga negara Filipina dieksekusi hukuman mati kendati kepala negaranya dan menteri luar negerinya telah melakukan diplomasi tingkat tinggi. Sementara itu, sepanjang 1999-2011, ada dua TKI yang dieksekusi mati, yaitu Warni bin Samiran pada 1999 dan Ruyati binti Satubi pada 2011.

"Satu fakta lagi, kita sudah berhasil membebaskan sembilan orang WNI, dan bahkan dua tahun terakhir ini kita sudah membebaskan empat WNI dari hukuman mati," kata Marty.

Marty juga mengatakan, sepanjang tahun ini Pemerintah Indonesia telah bekerja keras mengamankan, menyelamatkan, dan melindungi WNI dari krisis di Mesir, Tunisia, Libya, Yaman, dan Bahrain. Pemerintah juga telah menyelamatkan 20 anak buah kapal dari pembajak di Somalia dan ribuan warga dari bencana alam gempa bumi dan ancaman kebocoran radiasi nuklir di Jepang.

"Selama 2011, lebih kurang ada 15.000 WNI yang telah diselamatkan dari berbagai belahan dunia," kata Marty.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Menjelang Putusan Sengketa Pilpres di MK, Kubu Ganjar-Mahfud Harap Tak Berakhir Antiklimaks

Nasional
Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com