Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panja Panggil Nurpati Pekan Depan

Kompas.com - 22/06/2011, 21:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Kerja Mafia Pemilu di Parlemen berencana pekan depan akan memanggil ketua Divisi Komunikasi Publik DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati. Hal ini dilakukan terkait nama Andi yang disebut-sebut turut andil dalam kasus dugaan penggelapan dan pemalsuan surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai hasil pemilu yang menyeret nama kader Hanura, Dewi Yasin Limpo.

Saat itu Andi menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Minggu depan (dipanggil oleh Panja Mafia Pemilu) tentang pengambilan keputusan dengan menggunakan surat yang tidak benar, padahal sudah diketahui ada surat lain," ujar Ketua Panja Mafia Pemilu, Chairuman Harahap, di Gedung DPR, Rabu (22/6/2011).

Ia mengatakan, seharusnya keputusan KPU soal kemenangan Dewi dibuat berdasarkan surat asli yang dikirim oleh pihak MK. Namun, Andi justru menggunakan surat palsu dalam rapat Pleno KPU yang diakuinya dikirim oleh MK tertanggal 14 Agustus.

Padahal diketahui berdasarkan laporan MK pada Panja, surat putusan MK yang asli itu dikirim tertanggal 17 Agustus 2009 dengan nomor 112/PAN. MK/VIII/2009 dan 113/PAN. MK/VIII/2009 pada Andi atas permintaannya sendiri kepada Panitera MK.

Namun, saat rapat Pleno KPU, Andi justru hanya memunculkan satu surat bernomor 113, sementara surat lainnya digunakan adalah surat palsu itu. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan dari MK di mana surat asli bernomor 112 yang telah sampai ditangan Andi.

Dari data yang diungkap MK itu, Chairuman menilai peran Andi dominan dalam kasus itu. "Ia (Andi Nurpati) dominan. Ia menghubungi panitera Zainal Arifin suruh menyerahkan (surat asli MK) kepadanya," jelasnya.

Chairuman pun menegaskan pemanggilan Andi tak dimaksudkan untuk menyudutkannya. Ia menuturkan Panja juga akan memanggil beberapa orang lain yang juga terlibat dalam kasus itu.

"Kita dengar dulu, bagaimanapun kita ingin semua bersikap jujur. Supaya negara kita punya integritas. Apalagi KPU. Kita harapkan menjadi lembaga bersih punya integritas dan profesional. Kalau lembaga KPU tidak dipercaya bagaimana rusaknya sistem sosial," ujar politisi Golkar itu.

Rencananya selain Andi, Panja Mafia Pemilu juga akan memanggil Dewi Yasin Limpo, mantan Hakim Konstitusi Arsyad Sanusi dan putrinya Nesyawati. Serta beberapa orang dari MK seperti Panitera MK Zainal Arifin, dan staf MK, Hasan. Mereka akan dipanggil dengan waktu yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

    Nasional
    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com