BK Bantah Dorong Wa Ode Mundur

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Kehormatan DPR Nudirman Munir membantah pernyataan anggota Badan Anggaran Wa Ode Nurhayati bahwa BK telah memintanya mundur. Keputusan mundur sepenuhnya berada di tangan Fraksi Partai Amanat Nasional dan yang bersangkutan.

"Namun, memang kita menginformasikan kepada siapa pun, jika merasa ada kesalahan, sebelum masuk ke domain BK, kita isyaratkan untuk keluar," kata Nudirman, asal Fraksi Partai Golkar, kepada para wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/6/2011).

Terkait kasus Wa Ode, kata Nudirman, BK DPR saat ini tengah mengumpulkan keterangan dan bukti-bukti. Hal ini menyusul adanya laporan dari Ketua DPR Marzuki Alie ke Badan Kehormatan DPR terkait pernyataan Wa Ode yang menuduhnya sebagai salah satu mafia anggaran. Nudirman meminta siapa pun yang memiliki bukti-bukti dan informasi terkait kasus Wa Ode dapat segera melaporkannya ke BK.

Sebelumnya, pada Minggu (19/6/2011) kemarin, Wa Ode mengaku diminta mundur dari keanggotaan DPR menyusul pernyataannya di media soal indikasi praktik calo anggaran di DPR. Menurut Wa Ode, permintaan agar dia mundur tersebut datang dari pimpinan DPR yang disampaikan melalui Badan Kehormatan DPR kepada fraksinya, Partai Amanat Nasional (PAN).

"Memang ada kalimat-kalimat ke internal fraksi kalau bisa, Wa Ode mundur dari DPR. Ada penyampaian dari BK, Pak Nudirman Munir, yang katanya Wa Ode mengundurkan diri karena beberapa kesalahan," katanya.

Permintaan agar mengundurkan diri itu, menurut Wa Ode, bukan merupakan permintaan kolektif pimpinan. "Pak Taufik Kurniawan (pimpinan DPR asal fraksi PAN) tidak ya," ujarnya.

Dia juga mengatakan, permintaan tersebut merupakan hasil rapat internal BK. Pada Jumat (24/6/2011) pekan depan, kata Wa Ode, BK DPR akan memanggilnya. Namun, Wa Ode belum mengetahui apa agenda pemanggilan BK tersebut. Jika memang dia pada akhirnya diminta mundur, mantan aktivis itu mengaku siap jika dia bersalah. Namun, menurut Wa Ode, tidak ada bukti yang mengindikasikan kesalahannya. Wa Ode juga merasa prihatin jika BK memutuskan sanksi untuknya tanpa meminta keterangan Wa Ode terlebih dahulu.

"Saya prihatin, beliau tahu anggota Dewan punya hak membela diri. Kedua, kenapa sudah omongin saksi, padahal saya belum pernah dipanggil?" ujarnya.

Seharusnya, lanjut dia, BK meminta Wa Ode menunjukkan bukti-bukti adanya pelanggaran dalam penganggaran di DPR seperti yang dia sebutkan di media. "Harusnya kalau saya dipanggil, ditanya, mana datanya? Sudah di-publish, surat Menkeu yang cacat, surat Anis Matta yang bilang telah final, tidak ada lagi rapat. Sampai saat ini saya belum dipanggil BK, tapi BK confident saya akan diberi sanksi. Minimal digeser dari Banggar, maksimal keluar dari DPR," ucapnya.

Sebelumnya, dalam acara talkshow Mata Najwa di Metro TV, Wa Ode menyampaikan indikasi praktik calo anggaran di DPR. Dia juga mengatakan bahwa praktik mafia anggaran di DPR akibat kesalahan pimpinan DPR. Menanggapi pernyataan Wa Ode itu, Ketua DPR Marzuki Alie melaporkannya ke BK.