Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Upayakan Pemulangan Jenazah Ruyati

Kompas.com - 20/06/2011, 09:58 WIB

PADANG, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Patrialis Akbar menyatakan, pemerintah akan mengupayakan pemulangan jenazah tenaga kerja Indonesia, Ruyati binti Satubi (54) yang meninggal setelah dihukum pancung di Saudi Arabia.

"Sesuai permintaan keluarga, maka Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan pihak Saudi Arabia agar jenazah Ruyati bisa dibawa pulang ke tanah air," katanya di Padang, Minggu (19/6/2011).

Ruyati dihukum pancung di Saudi Arabia, Sabtu (18/6/2011), pukul 03.00 waktu setempat, karena divonis bersalah telah membunuh perempuan Saudi Khairiya binti Hamid Mijlid.

Patrialis menyebutkan, memang sesuai aturan hukum di Saudi Arabia, jenazah yang dihukum pancung dimakamkan di negara tersebut. Namun Pemerintah Indonesia akan berusaha agar jasad Ruyati tetap dapat dipulangkan ke Indonesia.

"Kita tetap berusaha memenuhi permintaan keluarga Ruyati dengan terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Saudi," katanya.

Terkait peran pemerintah untuk mengupayakan agar Ruyati terlepas dari hukuman pancung, Patrialis menyatakan, pemerintah Indonesia telah berusaha keras, namun sesuai aturan hukum di Saudi, jika tidak ada pemberian maaf dari keluarga korban, maka tidak bisa diberi pengampunan oleh pihak hukum negara tersebut.

Menkumham atas perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pada 13 April 2011 telah menemui pihak-pihak berwajib dan para menteri terkait hukum di Saudi Arabia untuk membicarakan nasib para warga Indonesia yang terancam hukuman mati di negara itu, termasuk kasus Ruyati.

Saat itu ada kesepakatan kedua pihak untuk membebaskan WNI yang terancam hukuman mati, kecuali yang vonis matinya (Qishas) tidak mendapat status Takzir atau belum mendapat maaf dari keluarga korban.

Dalam kasus Ruyati, menurut Menhumham, setelah dilakukan berbagai upaya oleh Pemerintah RI dan pihak Saudi Arabia, tidak ada seorang pun dari keluarga korban Khairiya binti Hamid Mijlid yang memaafkan Ruyati.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

    Nasional
    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Nasional
    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

    Nasional
    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

    JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com