Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Haryono Umar Enggan Daftar Pimpinan KPK

Kompas.com - 17/06/2011, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Haryono Umar mengaku enggan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK periode berikutnya.

"Biar ada yang baru," ucap Haryono singkat di gedung KPK Jakarta, Jumat (17/6/2011).

Panitia Seleksi Pimpinan KPK membuka pendaftaran calon pimpinan KPK selama 30 Mei hingga 20 Juni. Pimpinan KPK sekarang atau mantan pimpinan KPK diperbolehkan mendaftar kembali. Dengan catatan, mereka yang berminat terhitung belum dua kali menjabat sebagai pimpinan KPK.

Terkait kriteria pimpinan KPK ideal, Haryono berharap agar pimpinan KPK periode berikutnya merupakan orang-orang yang memahami hukum pidana. Selain itu, calon tersebut juga memahami secara detail terhadap praktik-praktik di pemerintahan, di BUMN, dan pada bidang pengelolaan negara secara umum.

"Tahu detailnya, jangan hanya wacana yang makro-makro. Kita ingin yang detail, memperbaiki secara konkret. Kalau bicara yang global-global, semua orang bisa," ujarnya.

Dengan demikian, lanjut Haryono, pimpinan KPK yang berikutnya dapat menyelesaikan permasalahan hingga sekecil mungkin, baik itu di pemerintah pusat maupun daerah.

"Betul-betul konkret. Oh, ini ada permasalahan seperti masalah katakanlah di pajak-pajak, apa yang benar-benar bisa dibenahi di pajak itu, sampai sekecil mungkin," tandas Haryono.

Ia menambahkan, seorang akuntan juga diperlukan dalam melengkapi susunan pimpinan KPK yang bekerja secara kolektif. Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengungkapkan, ada pimpinan KPK yang berminat kembali mencalonkan diri. Namun, Johan enggan menyebutkan namanya.

Ia mengatakan, pimpinan KPK tersebut akan mendaftarkan diri pada satu dua hari ini. Pendaftaran calon pimpinan KPK akan berakhir pada Senin (20/6/2011). Saat ini, panitia seleksi pimpinan KPK terus mengajak massa menyosialisasikan pendaftaran untuk menjadi bakal calon pimpinan lembaga antikorupsi itu. Panitia seleksi (pansel) juga melakukan upaya jemput bola, yaitu dengan mengajak sejumlah tokoh yang dinilai kompeten untuk mendaftar.

Sekretaris Pansel KPK, Ahmad Ubbe, mengatakan, hingga Kamis (16/6/2011), sudah 93 orang mendaftar. Komposisi pendaftaran adalah 27 persen dari kalangan advokat, 27 persen kalangan swasta, serta 25 persen pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan. Sementara itu, dari kalangan akademisi 16 persen dan kalangan TNI-Polri sebesar 5 persen.

Adapun dari para pendaftar tersebut belum tercatat nama-nama pimpinan KPK saat ini ataupun mantan pimpinan KPK yang lalu. Hal itu termasuk juga dengan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Hingga kini, namanya belum muncul dalam bakal calon pimpinan KPK periode 2011-2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

    Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

    Nasional
    KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

    KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

    Nasional
    Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

    Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

    Nasional
    Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

    Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

    Nasional
    Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

    Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

    Nasional
    Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

    Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

    Nasional
    Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

    Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

    Nasional
    Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

    Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

    Nasional
    Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

    Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

    Nasional
    KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

    KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

    Nasional
    “Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    “Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

    Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

    Nasional
    Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

    Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

    Nasional
    Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

    Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com