Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bachtiar Diperiksa soal Penunjukan Langsung

Kompas.com - 14/06/2011, 18:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menjalani pemeriksaandi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (14/6/2011). Ia dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus yang melibatkan politisi Partai Demokrat, Amrun Daulay, yang menjadi tersangka dalam dugaan korupsi pengadaan sapi impor dan mesin jahit di Departemen Sosial pada 2004-2006. Bachtiar adalah terpidana dalam kasus tersebut.

"Tadi saya mengulang kembali bagaimana proses penunjukkan langsung," katanya seusai pemeriksaan, Selasa sore.

Menurut Bachtiar, dalam pemeriksaan kali ini, dia dimintai konfirmasi terkait surat-surat penunjukkan langsung yang diduga dilakukan Amrun saat menjabat Direktur Jenderal Bantuan Jaminan Sosial Depsos. "Ada surat-surat, surat itu kita periksa kembali," katanya.

Bachtiar mengatakan, penunjukan langsung untuk pelaksana dua proyek pengadaan di Depsos itu merupakan usulan Amrun selaku Dirjen Bantuan Jaminan Sosial. "Kan ada surat dari dia (Amrun). Dia mengusulkan. Kalau kita hanya mengecek kembali surat dari dia," ujarnya.

Menurutnya, selaku menteri hanya menyetujui surat-surat yang dibuat Amrun. "Kalau Dirjen membuat surat, maka menterinya harus setuju," katanya.

Persetujuan penunjukan langsung tersebut yang kemudian menyeret Bachtiar ke meja hijau dan divonis satu tahun delapan bulan. Adapun, Amrun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan sapi impor dan mesin jahit Depsos pada awal April tahun ini. Ia disangka terlibat dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp 25 miliar itu. Keterlibatan Amrun terlacak dari pengembangan perkara yang menjerat Bachtiar. Amrun diduga bersama-sama Bachtiar menyalahgunakan kewenangan dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor. Penyalahgunaannya karena melakukan penunjukan langsung kepada PT Ladang Sutera Indonesia dalam pengadaan mesin jahit dan kepada PT Atmadhira Kara sebagai rekanan pengadaan sapi impor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com