Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aliansi Laporkan Agusrin ke KY

Kompas.com - 14/06/2011, 15:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Aliansi Masyarakat Berantas Koruptor yang terdiri atas Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia  dan Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu, Selasa (14/6/2011), ini melaporkan dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Bengkulu nonaktif, Agustrin Najamudin, ke Komisi Yudisial.

Agusrin sebelumnya tersangkut perkara korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada 2006.

"Dulu sempat dikatakan bahwa Pemprov (Pemerintah Provinsi) Bengkulu telah mengembalikan dana yang dikorupsi, dalam kasus bagi hasil PBB dan BPHTB yang menjerat Agusrin sebesar Rp 21,3 miliar," ujar Ketua Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB) Hendra Hasanuddi di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta.

Akan tetapi, hal itu, menurut Hendra, hanya untuk menutupi korupsi Agusrin yang di PBB. Dia mengembalikan uang Rp 21,3 miliar dengan melakukan korupsi lagi. Total uang yang dikorupsi mencapai Rp 39 miliar.

Hendra menuturkan, dugaan korupsi tersebut terkuak berdasarkan hasil audit investigasi yang dilakukan BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu pada 2007. Dari hasil investigasi diketahui, dana itu diambil dari APBD Pemprov Bengkulu pada mata anggaran BUMD PT Bengkulu Mandiri sebesar Rp 18,7 miliar. 

Selain mengungkapkan kasus baru itu, Hendra mengatakan bahwa Agusrin pun memiliki peranan penting dalam kasus korupsi penggelapan pajak daerah Pemprov Bengkulu.

Menurut dia, berdasarkan keterangan mantan Kadispenda Bengkulu M Chaeruddin, Agusrin merupakan aktor di balik kasus dugaan korupsi tersebut.

"Ini semua pernah diungkapkan oleh Chaeruddin saat persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu," ucap Hendra.

Dari penjelasan Chaeruddin, menurut Hendra, sangatlah janggal jika majelis hakim mengabaikan sama sekali keterangannya, dan tidak memasukannya dalam pertimbangan vonis terhadap Agusrin.

"Kami harapkan KY mampu mengusut dugaan pelanggaran etika hakim, dan dapat bekerja sama dengan KPK untuk mengusut tuntas kasus-kasus dugaan suap yang dilakukan oleh Agusrin," ujar Hendra.

Seperti diberitakan, Agusrin menjadi terdakwa kasus korupsi PBB dan BPHTB 2006 dan disidangkan di PN Jakarta Pusat. Pada 24 Mei 2011 majelis hakim yang diketuai Syarifuddin, membebaskan Agusrin dari segala tuntutan, karena dinilai tidak terbukti melakukan korupsi.

Syarifuddin, yang kini ditahan KPK karena dugaan kasus suap, menolak jika kasus yang menjeratnya saat ini dikaitkan dengan vonis-vonis yang pernah diputusnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com