Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Surat Asli MK Masih Dicari

Kompas.com - 13/06/2011, 22:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Bareskrim Polri masih mencari surat asli dari Mahkamah Konstitusi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum. Surat itu mengenai sengketa Pemilu 2009 di Sulawesi Selatan.

Surat asli dengan nomor 112 /PAN.MK/VIII/ 2009 tanggal 17 Agustus 2009 itu diperlukan untuk penyelidikan.

Demikian dikatakan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III di DPR, Senin (13/6/2011).

Pernyataan itu untuk menjawab permintaan penjelasan Komisi III DPR terkait perkembangan penyelidikan kasus pemalsuan dokumen yang diduga melibatkan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Andi Nurpati.

"Di samping itu, masih dilakukan pencarian keterangan dari orang-orang di Mahkamah Konstitusi (MK), KPU, Bawaslu, dan pihak lain untuk mengungkap dugaan pemalsuan tersebut. Selanjutnya akan dilakukan gelar perkara yang akan dihadiri oleh ahli," ucap Kapolri.

Dalam kesempatan itu, Kapolri Timur Pradopo juga mengklarifikasi mengapa kasus tersebut baru ditindaklanjuti. Menurut Kapolri, pengaduan MK disampaikan Zaenal Arifin Hoesein, panitera MK, ke Bareskrim Polri pada 12 Februari 2010. Namun, saat itu Zaenal tidak membuat laporan polisi.

"Yang bersangkutan menjanjikan akan datang kembali pada 15 Februari 2010 untuk membuat laporan polisi. Surat itu kemudian disimpan oleh petugas piket Bareskrim Polri sampai Zaenal datang. Namun, sampai saat ini yang bersangkutan tidak pernah lagi datang ke Bareskrim Polri untuk melaporkan," papar Timur.

Setelah adanya pernyataan dari Ketua MK Mahfud MD, Kapolri lalu membentuk tim pada 27 Mei 2011. Inti pengaduan MK adalah adanya pemalsuan surat MK.

KPU menerima surat dari MK melalui faksimile dengan nomor 112 /PAN.MK/VIII/ 2009, tanggal 14 Agustus 2009. Isi surat itu berbeda dengan surat yang diterbitkan MK pada 17 Agustus 2009.

Surat tertanggal 14 Agustus 2009 itu dianggap asli oleh KPU dan dipakai dalam rapat pleno KPU untuk menentukan komposisi anggota DPR Dapil 1 Sulawesi Selatan pada 2 September 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com