Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ipar SBY Calon Kuat Pengganti KSAD?

Kompas.com - 12/06/2011, 15:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — The Indonesian Human Rights Monitor atau Imparsial mendesak  Panglima TNI agar tidak hanya memberikan calon tunggal terkait pergantian Kepala Staf Angkatan Darat. Dalam hal ini, nama Pangkostrad Letnan Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang merupakan adik ipar dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apalagi pada pergantian KSAD ini merupakan hak prerogratif Presiden dengan mempertimbangkan usulan Panglima TNI, serta masukan dari Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi TNI.

Imparsial berharap tak ada sinyal nepotisme pada pemilihan KSAD itu. "Kami akui sesuai dengan Undang-Undang TNI Pasal 14 di mana Presiden punya hak prerogratif dalam memilih KSAD. Bukan berarti kami tidak menghormati Pramono Edhi Wibowo sebagai calon yang juga berpotensi. Namun, kami tetap mencegah agar pemilihan ini jangan sampai calon tunggal dan terjadinya nuansa nepotisme karena ada hubungan kekerabatan," ujar Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti di Kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/6/2011).

Poengky bertutur sebaiknya dalam pengangkatan KSAD sudah sepantasnya juga dipertimbangkan beberapa syarat, seperti komitmen bebas dari pelanggaran HAM, bebas dari korupsi, dan terlepas dalam kasus hukum lainnya. Selain itu, KSAD diharapkan juga berkomitmen pada demokrasi dan good governance, berprestasi, dan komitmen reformasi TNI. Oleh karena itu, perlu melihat apakah nama yang diberikan kepada Presiden nantinya benar-benar sesuai dengan kriteria tersebut.

Sementara itu, Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, nuansa nepotisme mewarnai dunia militer sejak lama. Dia mencontohkan salah satunya menantu mantan Presiden Soeharto, Prabowo, yang kemudian memasuki karier militer yang bagus di zaman Orde Baru.

"Kalau kita melihat di militer selalu ada sistem kekerabatan karena ada saudara dan kolega. Sehingga, menurut kami (Imparsial), sudah cukup oligarki sejak dulu, baik dalam politik maupun dalam militer, apalagi TNI," kata Al Araf.

Ia menambahkan, masih ada beberapa nama yang juga berkompeten untuk menjadi calon KSAD, di antaranya Letnan Jenderal Johanes Surjo Prabowo yang saat ini menjadi Kasum TNI. Lainnya, Wakasad TNI Letnan Jenderal Budiman dan Letjen Marciano Norman. Selain itu, nama lainnya adalah Letnan Jenderal Hotmangaraja Pandjaitan, Letnan Jenderal Muhammad Noer Muis, dan Letnan Jenderal Syarifuddin Tipe.

"Empat orang (Budiman, Marciano, Johanes) ditambah Pramono Edhie secara umur dan pernah memiliki jabatan strategis bisa menjadi nama-nama yang berpotensi. Nah, sekarang tinggal dipilih mana yang benar-benar sesuai dengan persyaratan, tentunya dengan lepas dari nuansa nepotisme," ujar Al Araf.

Imparsial berharap Panglima TNI AD, Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi, serta Presiden dapat memperhitungkan sejumlah nama itu untuk mencari yang terbaik menjadi KSAD.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com