Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Diuntungkan dari Kasus Nazaruddin

Kompas.com - 12/06/2011, 14:59 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Lingkaran Survei Indonesia menilai Partai Golkar yang paling diuntungkan dari merebaknya kasus suap pembangunan wisma atlet SEA Games yang diduga melibatkan politikus Demokrat, M Nazaruddin. Mengapa?

Menurut pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, kuatnya kepercayaan publik bahwa Nazaruddin memang terlibat dalam kasus ini membuat publik mempertimbangkan untuk tidak memberikan suaranya lagi kepada Demokrat ke depannya. Survei LSI pada tanggal 1-7 Juni 2011 kepada 1.200 responden menunjukkan bahwa 42,4 persen publik akan berpikir ulang untuk memilih Demokrat lagi karena kasus Nazaruddin.

Sementara itu, LSI juga menunjukkan perbandingan suara pemilih antara survei pada Januari 2011 dan survei terbaru bulan ini. Pada survei lalu, menurut Denny, 20,5 persen pemilih masih memberikan suaranya untuk Demokrat. Namun, dalam survei kali ini, suara pemilih turun ke angka 15,5 persen. Ada penurunan suara sekitar 5 persen dalam waktu sekitar lima bulan.

Lalu, lari ke manakah suara pemilih itu? Ternyata ada penambahan suara yang signifikan untuk Partai Golkar dalam perbandingan survei pada Januari dan bulan ini. Menurut Denny, 40 persen suara "hilang" itu lari ke Golkar, 9 persen ke PDI-P, 12 persen ke partai lain, dan 39 persen mengambang.

Survei mencatat Golkar mengalami peningkatan suara hingga 17,9 persen dalam survei yang terbaru dari survei sebelumnya sehingga menempatkannya lebih tinggi dari posisi partai besutan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.

"Ini survei pertama yang kami katakan sejak 2009 di mana Demokrat tidak lagi menjadi nomor satu. Nazaruddin memiliki daya rusak yang cukup kuat dan Demokrat tak lagi menjadi nomor satu. Golkar diuntungkan sebagian karena limpahan Demokrat, sebagian karena program-programnya yang terus berjalan," lanjutnya.

Denny pun mengatakan suara "hilang" milik Demokrat lari ke Golkar karena kemiripan platform kedua partai tersebut. Menurut analisisnya, spektrum politik Indonesia menunjukkan Golkar dan Demokrat berada di sisi tengah antara paham nasionalis dan agamis.

"Golkar adalah partai yang paling menyerupai platform politiknya dengan Demokrat. Oleh karena itu, jika salah satu turun, yang satu pasti naik. Maka, kalau Demokrat turun, yang diuntungkan Golkar," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

Nasional
UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

Nasional
THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com