Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Denny: Indonesia Bukan Lagi Surga Koruptor

Kompas.com - 11/06/2011, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Khusus Presiden bidang Hukum Denny Indrayana mengungkapkan, Indonesia sudah bukan lagi menjadi surga bagi para koruptor. Para penjahat kerah putih itu, menurutnya, lebih memilih kabur ke luar negeri dibanding berada di Indonesia.

"Kalau koruptor kabur, mereka melihat negara kita sudah tidak aman (bagi koruptor). Dulu pengusaha, sekarang lari juga istri mantan penegak hukum (Nunun Nurbaeti, istri mantan wakil Kepala Polri Adang Darajatun)," kata Denny dalam diskusi polemik bertajuk "Koruptor Ngeloyor Negara Tekor" di Cikini Jakarta, Sabtu (11/6/2011).

Menurut Denny, sistem pemerintahan di Indonesia pascareformasi membuat para koruptor lebih sulit bergerak dibandingkan pada masa orde baru. "Negara demokratis lebih antikorupsi, otoriter lebih korup," katanya.

Selain itu, lanjut Denny, peraturan perundangan antikorupsi di Indonesia sudah semakin lengkap. "Kita punya undang-undang LPSK, pelarangan bisnis TNI, di konstitusi sendiri, kata korupsi sudah masuk jadi faktor impeachment presiden," ujarnya.

Selain itu, didukung pula dengan adanya lembaga antikorupsi Indonesia yang dipercayai publik. Denny menyebutkan, lembaga-lembaga tersebut di antaranya KPK, Pengadilan Tipikor, PPATK, LPSK, pengawas-pengawas eksternal dan Komisi Yudisial.

"Kebebasan pers juga lebih terjamin," katanya.

Denny menambahkan, indeks persepsi korupsi Indonesia di tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2004. Hal tersebut menunjukkan kemajuan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. "IPK kita 2004 2,0, di 2010 2,8, kenaikan 0,8 signifikan. Kabar baiknya, kenaikan yang kecil itu sangat tinggi bahkan tertinggi di 10 negara ASEAN. Laos naek hanya 0,4, Singapura, Brunei tetap, yang lainnya menurun," ujar Denny, yang juga menjabat Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Meski demikian, ditegaskannya, upaya pemberantasan korupsi harus terus dilakukan. "Tentu kita setuju pemberantasan korupsi terus, korupsi masih marak. Tapi, kita sudah lakukan upaya perbaikan dan harus diteruskan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah Sejak 1999

Nasional
PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com