MA: Seharusnya Ada Penyelesaian KNPI

TERNATE, KOMPAS.com —  Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, mestinya ada langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan dualisme kepemimpinan DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) versi Kongres Bali dengan DPP KNPI versi Kongres Ancol. 

"Hindari persoalan individu atau kelompak, namun sangat diharapkan lebih mementingkan kepentingan bangsa," kata Marzuki ketika membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KNPI II versi Ancol di Ternate, Maluku Utara (Malut), Jumat (10/6/2011) malam.

Marzuki mengatakan, pemuda yang tergabung dalam berbagai wadah organisasi bisa mengambil peran aktif dalam mengisi pembangunan berkelanjutan. "Kita tidak bisa menyatakan mana organisasi KNPI legal dan ilegal, tetapi semua anak bangsa memiliki hak untuk kongres berdemokrasi," katanya.

Untuk itu, harus ada langkah-langkah penyelesaian, di antaranya, menggelar dialog untuk mencairkan persoalan dualisme kepengurusan itu agar tercipta konsensus demi terbentuknya satu kepengurusan KNPI.

Sementara itu, Ketua DPP KNPI versi Ancol, Ahmad Doli Kurnia, ketika dikonfirmasi mengatakan, KNPI yang dipimpinnya merupakan organisasi sah. Fakta hukum KNPI yang dipimpinnya mendapat legitimasi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bukan KNPI lain, katanya.

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi kelompok atau pihak lain mengklaim sebagai pimpinan organisasi KNPI yang sah karena KNPI hasil Kongres Ancol yang diakui. Rakernas itu diikuti utusan KNPI dari 33 provinsi akan membahas sejumlah isu strategis dan memberi dukungan kegiatan Sail Indonesia di Morotai dan pemekaran sejumlah daerah di Malut.