Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mogok Buruh, Peringatan untuk RUU BPJS

Kompas.com - 10/06/2011, 21:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mogok kerja yang diserukan Komite Aksi Jaminan Sosial dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Jumat (10/6/2011), merupakan peringatan dini bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) yang sekarang tengah dibahas di Panitia Khusus DPR.

Apabila peringatan dini ribuan pekerja di kawasan Industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, tak diindahkan, maka mogok kerja akan dilakukan secara meluas ke sejumlah kawasan industri lainnya di Pasuruan, Jawa Timur, dan Medan. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Komite Aksi Jaminan Sosial (Sekjen KAJS) Said Iqbal kepada Kompas di Jakarta, Jumat (10/6/2011) sore.

"Ini peringatan dini sebelum tanggal 15 Juli sebagai batas waktu penyelesaian pembahasan RUU BPJS, yang melibatkan massa, selain juga buruh dan pekerja," tandas Said.

Menurut Said, aksi mogok pekerja juga merupakan perkuatan sebelum longmarch dari Bandung ke Jakarta, yang akan dilakukan puluhan ribu buruh, pekerja, dan masyarakat pada awal Juli mendatang.

"Longmarch ini akan membawa petisi rakyat agar pemerintah dan DPR segera menetapkan RUU BPJS menjadi UU bagi pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004," katanya.

Ribuan aktivis buruh dan pekerja yang tergabung dalam KAJS dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) memang melakukan aksi menutup kegiatan di sejumlah kawasan industri di Jababeka, Lippo, dan Delta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. "Ini untuk memaksa Presiden Yudhoyono dan DPR menetapkan RUU BPJSM," ujar Said.

Said menyatakan, kesempatan mengesahkan RUU BPJS ini hanya tinggal 23 hari lagi sejak Mei lalu. Padahal, masalah dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) masih 170 poin lagi. "Sebanyak 95 persen kawasan industri EJIP, Jababeka, Lippo Cikarang, Bekasi, sudah lumpuh total oleh puluhan ribu massa KAJS dan FSPMI," lanjut Said.

Macet total

Aksi ribuan buruh dan pekerja tersebut, berdasarkan pantauan Kompas pada Jumat pagi, mengakibatkan kemacetan total di tol Jakarta-Cikampek. "Jalan tol Jakarta-Cikampek macet total sejak Km 14. Tempat istirahat di Km 18 dijejali orang yang beristirahat," kata wartawati Kompas yang tengah melalui kawasan tersebut.

Adapun hingga Jumat malam ini, pemerintah dan DPR masih melanjutkan pembahasan RUU BPJS dalam Panitia Khusus DPR. (NMP)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

    Nasional
    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

    Nasional
    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

    Nasional
    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

    Nasional
    Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

    Nasional
    Prabowo Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Prabowo Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

    Nasional
    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

    Nasional
    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

    Nasional
    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Bubar Jalan dan Merapat ke Prabowo, Koalisi Perubahan Dinilai Hanya Jual Gimik Narasi Kritis

    Nasional
    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, PPP: Tak Ada Lagi Koalisi 01 dan 03

    Nasional
    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    CSIS: Pemilu 2024 Hasilkan Anggota DPR Muda Paling Minim Sepanjang Sejarah sejak 1999

    Nasional
    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

    Nasional
    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

    Nasional
    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com