Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Red Notice" Nunun Dinilai Tak Efektif

Kompas.com - 10/06/2011, 18:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Yani menilai, red notice yang diminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada jaringan Polisi Internasional (Interpol) untuk menghadirkan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan Nunun Nurbaeti tidak akan berjalan efektif. Menurut dia, jika ingin serius menangani kasus tersebut, KPK lebih baik bertandang ke Singapura untuk menanyakan di rumah mana istri mantan Wakapolri Adang Darajatun tersebut menjalani pengobatan.

"Tanyakan baik-baik, dia (Nunun) itu di rumah sakit mana. Dan kalau betul dia memang sakit, diumumkan kepada publik. Karena memang kalau orang sakit itu tidak boleh diperiksa. Stop pemeriksaan. Ini kan yang menjadi polemik utama di masyarakat adalah mengetahui dimana Nunun, dan apakah benar dia itu sakit," ujar Yani sesusai mengikuti diskusi bertajuk 'Menggugat 13 Tahun Reformasi Polri' di Kantor Imparsial, Jakarta, Jumat (10/6/2011).

Yani menambahkan, walaupun Nunun dikabarkan telah keluar dari Singapura dan sempat berada di Thailand, sebelum terakhir ke Phnom Penh, Kamboja, dia yakin Nunun kemungkinan besar akan kembali ke Singapura. Ia menilai, selama ini Singapura merupakan tempat paling aman bagi para koruptor Indonesia untuk melarikan diri dari jeratan hukum.

"Sekali lagi ini (red notice) tidak akan efektif. Dan Kenapa sih hanya kepada Nunun, Nazaruddin, dan Neneng. Kenapa mereka tidak koruptor lain seperti Nur Salim, Joko Candra dan lain-lain itu yang lari-lari ke Singapura. Kenapa kalau Nunun, Nazaruddin, Neneng itu baru dilakukan, kan itu diskriminatif," tukasnya.

Pada Kamis (9/10/2011) kemarin, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo mengatakan, pihaknya telah meneruskan surat permintaan penerbitan red notice terhadap Nunun Nurbaeti dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Interpol. Permohonan surat tersebut diajukan karena KPK merasa kesulitan untuk menghadirkan Nunun. Paspor Nunun telah juga telah ditarik Kementerian Hukum dan HAM atas permintaan KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

    Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

    Nasional
    Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

    Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

    Nasional
    Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

    Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

    Nasional
    Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

    Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

    Nasional
    Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

    Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

    Nasional
    Cara Urus Surat Pindah Domisili

    Cara Urus Surat Pindah Domisili

    Nasional
    Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

    TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

    Nasional
    Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

    Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

    Nasional
    Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

    Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

    Nasional
    PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

    PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

    Nasional
    KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

    Nasional
    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

    Nasional
    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

    Nasional
    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com