Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahmi: KPK Tak Serius Hadirkan Nunun

Kompas.com - 08/06/2011, 18:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar Fahmi Idris menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak serius untuk menghadirkan tersangka kasus dugaan suap cek perjalanan pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti, ke Indonesia. Padahal, menurut Fahmi, dirinya sudah pernah memberikan keterangan mengenai keberadaan istri dari mantan Wakapolri Adang Darajatun tersebut.

"Dulu saya beri tahu ke KPK bahwa Nunun itu di Bangkok, bukan di Singapura. Tapi tidak didengar dan dipercaya. Nah, di sini saya menarik kesimpulan, KPK kurang serius menangani hal ini. Saya yakin Nunun enggak bakal masuk Indonesia, kok," ujar Fahmi seusai mengikuti acara bertajuk "Mengenang 90 Tahun HM Soeharto" di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Rabu (8/6/2011).

Fahmi menambahkan, kebenaran segala informasinya dapat dilihat dalam pernyataannya mengenai keberadaan Nunun berada di Thailand pada Febuari lalu. "Sejak pertama dulu saya beri tahu ke KPK bahwa Nunun itu di Thailand. Saya memberi tahu salah kalau mereka cari di Singapura. Dia itu ada di salah satu perumahan Bangkok," jelasnya.

"Jadi, sekarang terus terang kenapa saya tidak ngasih tahu lagi ke KPK. Saya males karena omongan saya seperti tidak dihiraukan oleh mereka," imbuh mantan Menteri Perindustrian ini.

Sebelumnya, Fahmi menceritakan sepak terjang Nunun di luar negeri. Setelah pernah berada di Thailand, lanjut Fahmi, Nunun pernah mengunjungi Vietnam terlebih dahulu sebelum terakhir menuju Phnom Penh, Kamboja. Nunun menggunakan paspor milik keponakannya, Yane Yunarti, untuk berpergian antarnegara tersebut. Kemiripan wajah dinilai memudahkan Nunun menggunakan paspor keponakannya itu.

Akan tetapi, Fahmi menolak saat ditanya dari mana informasi tersebut diperolehnya. "Ada-lah. Enggak semuanya harus diungkapkan," kata Fahmi.

Pada Senin lalu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, Nunun Nurbaeti berada di Phnom Penh, Kamboja, sejak  23 Maret 2011. Namun, Patrialis belum dapat memastikan secara rinci keberadaan Nunun di sana karena ketika pergi paspor istri mantan Wakapolri Adang Daradjatun tersebut belum dicabut. KPK menyatakan akan mengirim tim ke Kamboja untuk melacak keberadaan Nunun di negara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

    Nasional
    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

    Nasional
    Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

    Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

    Nasional
    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

    Nasional
    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

    Nasional
    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

    Nasional
    TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

    TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

    Nasional
    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

    Nasional
    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

    Nasional
    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

    Nasional
    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

    Nasional
    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com