Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenhub: KM Martasiah Kelebihan Muatan

Kompas.com - 07/06/2011, 17:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dirjen Hubungan Laut Kementerian Perhubungan Sunaryo menyimpulkan kecelakaan kapal motor Martasiah (KM Martasiah) di Kota Baru, Kalimantan Selatan, hari ini, Selasa (7/6/2011), disebabkan karena kelebihan muatan. Kemungkinan terjadinya kecelakaan juga diperparah dengan faktor cuaca buruk yang terjadi di perairan.

"Penyebabnya, overload itu pasti. Kedua, karena hujan, cuaca. Kalau kita melihat cuaca yang tak menentu dengan jumlah penumpang yang standar saja, kita harus berhitung tentang risiko. Lah ini kok malah dimuati hampir dua kali, bahkan lebih. Itu kan, menurut saya, keputusan gila," tegasnya di Gedung DPR, Selasa siang.

Menurut Sunaryo, KM Martasiah tergolong dalam kapal yang berukuran 6 gross ton (GT). Kapal jenis ini biasanya berkapasitas 50-60 penumpang tanpa muatan barang yang banyak. Sementara menurutnya, KM Martasiah berangkat dengan kapasitas 105 penumpang plus muatan barang yang banyak.

Seharusnya, pemerintah daerah setempat melarang kapal dengan kelebihan muatan untuk berangkat. Sunaryo mengatakan, pengawasan kapal-kapal berukuran di bawah 7 GT memang menjadi tupoksi dan tanggung jawab dari pemerintah daerah sesuai dengan UU Otonomi Daerah. KM Martasiah juga berangkat dari pelabuhan konvensional yang tidak berada di bawah naungan Dirjen Hubungan Laut karena tidak memiliki syahbandar. Pelabuhan-pelabuhan semacam ini memang berada di bawah koordinasi langsung pemerintah daerah.

"Saya berpendapat dengan kapal 6 gross ton dimuati 105 orang ini namanya keputusan gila. Ini saya marah besar, walau itu bukan di bawah kewenangan saya. Kalau di bawah kewenangan saya dan administrasi pelabuhan yang keluarkan SIB atau SPB, sekarang juga saya akan usulkan ke menteri untuk dicopot," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com