Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen Golkar: Tudingan "Mr A" Menyesatkan

Kompas.com - 06/06/2011, 18:14 WIB

MAKASSAR, KOMPAS.com - Pernyataan politisi Partai Demokrat, Ramadhan Pohan tentang "Mr A" ibarat bola panas yang mengelinding ke segala arah. Arahnya, termasuk membuat partai politik lain gerah, termasuk Partai Golkar. Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham menantang politisi Ramadhan Pohan untuk menyebut nama siapa Mr A yang dimaksudnya agar menghentikan polemik yang berkembang.

"Kita sayangkan cara-cara itu. Itu tudingan yang menyesatkan. Bila ada data fakta sebutkan dan beberkan data faktanya, " kata Idrus kepada wartawan, Senin (6/6/2011), disela acara Muspimnas Kosgoro 1957, di Makassar.

Menurut Idrus, intrik melempar isu tanpa fakta adalah cara yang menyesatkan dan tidak sehat dalam dinamika politik di Indonesia. Ia menyayangkan asosiasi terkait sosok Mr A justru dialamatkan kepada tokoh politik Partai Golkar. Padahal, kata Idrus, dalam pidato politik Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie kerap mengingatkan setiap kader untuk mengedepankan instrumen argumentasi, logika, dan perdebatan politik yang lebih mengarah pada kepentingan bangsa secara positif.

"Tinggalkan intrik-intrik politik, fitnah politik. Kita bangun instrument politik dengan perdebatan konseptual . Bukan cara begini, " tegas Idrus.

Menurutnya, masalah tersebut sebaiknya diselesaikan secara internal di Partai Demokrat. Sebab,  melemparkan tuduhan kepada partai lain sebagai pelaku, apalagi dianggap mengobok-obok adalah tuduhan yang salah alamat.

Di Jakarta, Ramadhan Pohan, politisi Demokrat yang melontarkan inisial Mr A sebagai politisi yang menghancurkan partainya, mengatakan, agar para politisi yang tak merasa Mr A jangan panik. Lontaran inisial itu, menurutnya, merupakan peringatan bagi orang di luar Demokrat untuk tidak melakukan intervensi terhadap partai politik lain.

"Aku enggak pernah bilang Mr A (dari) Golkar atau koalisi atau bukan koalisi. Jadi, siapa pun yang enggak merasa Mr A jangan panik, siapa pun yang tidak berwacana dan melakukan upaya mengobok-obok Partai Demokrat santai saja," katanya kepada wartawan di Jakarta, hari ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

    Nasional
    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

    Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

    Nasional
    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

    Nasional
    Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

    Nasional
    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

    Nasional
    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

    Nasional
    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Kubu Prabowo-Gibran Yakin Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Ditolak MK

    Nasional
    Aktivis Barikade 98 Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Aktivis Barikade 98 Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Putuskan Pemilu Ulang

    Nasional
    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Kepala Daerah Mutasi Pejabat Jelang Pilkada 2024 Bisa Dipenjara dan Denda

    Nasional
    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

    Nasional
    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Daftar 33 Pengajuan Amicus Curiae Sengketa Pilpres 2024 di MK

    Nasional
    Apa Gunanya 'Perang Amicus Curiae' di MK?

    Apa Gunanya "Perang Amicus Curiae" di MK?

    Nasional
    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Dampak Erupsi Gunung Ruang: Bandara Ditutup, Jaringan Komunikasi Lumpuh

    Nasional
    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Megawati Lebih Pilih Rekonsiliasi dengan Jokowi atau Prabowo? Ini Kata PDI-P

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com