KPK Akan Koordinasi dengan Kemhuk dan HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang mengatakan bahwa Nunun Nurbaeti, tersangka dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia 2004 berada di Phnom Phen, Kamboja. Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengungkapkan informasi tersebut.

"Kita koordinasi dengan pihak yang menyampaikan info kalau Ibu N (Nunun) di Kamboja," katanya di Gedung KPK, Jakarta, Senin (6/6/2011).

Jika keberadaan Nunun di Kamboja tersebut benar adanya, KPK, menurut Johan, akan berkoordinasi dengan Kementrian Luar Negeri. Kendati demikian, KPK belum mendengar informasi bahwa Nunun berada di Kamboja. Menurut informasi yang diperolah KPK, istri mantan Wakil Kepala Polri Adang Darajatun itu tengah berada di Singapura atau Thailand. Beberapa hari lalu, KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Thailand dalam memulangkan Nunun. Kejaksaan Thailand lantas meminta KPK melengkapi sejumlah syarat administrasi.

"Proses pelengakapan administrasi sedang dilengkapi KPK, berdasarkan persetujuan KPK dengan kedutaan besar di Bangkok," tambah Johan.

KPK, lanjutnya, juga telah memberitahukan kepada Kejaksaan Thailand soal pencabutan paspor Nunun.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar mengungkapkan bahwa Nunun berada di Phnom Penh, Kamboja sejak 23 Maret 2011. "Laporan sementara, dia (Nunun) tidak di Thailand. Informasinya sekarang ada di Phnom Penh. Berdasarkan laporan imigrasi dia (Nunun) keluar dari sana ketika paspornya belum dicabut," ujar Patrialis.

Namun, lanjut Patrialis, keberadaan Nunun di Phnon Penh belum dapat dipastikan. "Tapi kalau di luar negeri dia bisa pergi kemana-mana," tambahnya.

Patrialis juga mengatakan, Kementrian Hukum dan HAM tidak berwenang dalam membawa Nunun yang diklaim sakit lupa berat itu ke Indonesia. Pemulangan Nunun merupakan kewenangan KPK. Kementrian Hukum dan HAM dapat membantu jika ada permintaan ekstradisi. "Artinya pada tingkat permintaan ekstradisi baru kami lakukan itu. Untuk yang membawa itu penegak hukum, dalam hal ini KPK bersama-sama dengan kami," tuturnya.

Adapun, Nunun adalah tersangka dalam dugaan suap cek perjalanan terkait pemilihan DSGBI yang dimenangkan Miranda Goeltom pada 2004. Hingga kini, keberadaan Nunun belum jelas. Pihak keluarga yang mengetahui keberadaan sosialita itu enggan membocorkan. Di samping itu, Wakil Ketua KPK M Jasin mengatakan bahwa pihaknya tidak dapat memaksa keluarga untuk membocorkan keberadaan Nunun, yang dianggap sebagai saksi kunci kasus tersebut.