Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ikrar: "Demokrat is Finished"!

Kompas.com - 04/06/2011, 17:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Nama Partai Demokrat yang sudah dua kali memenangi perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004 dan 2009 lalu tampaknya hanya tinggal kenangan untuk Pemilu 2014.

Demikian disampaikan pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bakti, seusai menghadiri diskusi "Indonesiaku Dibelenggu Korupsi" di Warung Daun, Jalan Woltermonginsidi, Jakarta Selatan, Sabtu (4/6/2011). Ikrar mengatakan, dengan berbagai problema politik di partai itu akhir-akhir ini, kecil kemungkinan Demokrat akan kembali memperoleh kemenangan.

"Kalau menurut saya, maaf kata, dari awal saya berani mengatakan bahwa Demokrat is finished. Finish dalam arti kata, dia (Demokrat) akan sulit membangun suatu kemenangan politik pada 2014. Karena biar bagaimanapun, citra itu akan sangat sulit dibangun," ujar Ikrar.

Apalagi, lanjut dia, Demokrat juga tak bisa menunjukkan moto partainya yang antikorupsi dan berjanji memberantas korupsi. Hal itu mudah terlihat dari sejumlah kasus korupsi yang disebut-sebut ternyata dimainkan oleh kader Demokrat sendiri,  salah satunya adalah Muhammad Nazaruddin.

Borok partai bernuansa biru itu semakin terlihat, mengingat Nazaruddin diduga terlibat dalam kasus dugaan suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Belum selesai kasus itu, Nazaruddin juga dilaporkan melakukan percobaan suap kepada Sekjen Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar serta kasus pelecehan seksual dan kasus penipuan yang dilakukannya pada 2005.

Kehancuran Demokrat juga semakin terlihat ketika masalah Nazaruddin bergulir dan menimbulkan konflik internal partai tersebut.

"Anda tahu, dengan pembangunan citra Demokrat melalui iklan antikorupsinya, tapi ternyata dikatakan melakukan separah itu (dugaan korupsi) walaupun belum terbukti. Meskipun baru ada dugaan bahwa dalam Partai Demokrat terjadi korupsi, tapi efek politiknya terhadap citra partai akan semakin buruk. SBY nanti tidak bisa jadi calon presiden. Tapi, apakah kemudian Demokrat masih bisa mampu bertanding dengan partai-partai lain dalam situasi yang fair?" imbuhnya.

Oleh karena itu, Ikrar mengimbau, Demokrat segera menyelesaikan konflik dan hiruk-pikuk dalam partainya. Menurut dia, jika memang ada kader yang dianggap bermasalah, harus segera diselesaikan dan semua itu dimulai dari dalam.

Selain itu, Dermokrat harus menunjukkan sikap solid antara satu politisi dan politisi lainnya di dalam partai sehingga tidak memperuncing kericuhan. Hal itu mutlak dilakukan jika tidak ingin membawa dampak buruk untuk kemajuan Demokrat pada 2014.

"Bukan mustahil, Demokrat akan menuai badai dari tingkah laku kader atau anggota partainya sendiri. Apalagi, jika orang masuk ke Demokrat hanya untuk mencari kepentingan politik dan ekonomi, bukan masuk ke partai politik dan memperjuangkan partainya menjadi contoh partai yang baik," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com