Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Patrialis: Tak Susah Lacak Nunun

Kompas.com - 01/06/2011, 14:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengaku tak tahu-menahu soal kabar penangkapan Nunun Nurbaeti, tersangka kasus dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom tahun 2004. Namun, menurut Patrialis, sebenarnya mudah untuk mengetahui keberadaan Nunun jika memang disebut berada di Thailand.

"Untuk mendeteksi kapan masuk atau keluar tak sulit, kita ada hubungan kerja sama. Luar negeri yang punya kewenangan, dubes (duta besar). Komandannya dubes," kata Patrialis di Gedung MPR, Jakarta, Rabu (1/6/2011).

Patrialis sendiri mengaku belum memperoleh informasi terkini tentang keberadaan istri anggota Komisi III DPR Adang Daradjatun dari Fraksi PKS ini, setelah pihak Imigrasi mencabut izin paspor Nunun. Patrialis berjanji akan segera mencari kabar terbaru dari Nunun. Politisi PAN ini menawarkan bantuan dari kementeriannya jika memang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengetahui keberadaan Nunun. Kementerian bisa melakukan proses ekstradisi terhadap Nunun melalui Mutual Legal Assistance (MLA).

"Kalau memang sudah ketahuan, misalnya di Thailand, sebetulnya KPK bisa minta bantuan Menhuk dan HAM untuk ekstradisi melalui MLA. Karena paspor sudah dicabut maka negara yang bersangkutan bisa mendeportasi," tandasnya.

KPK sendiri telah mengirimkan tim ke Thailand dalam upaya memulangkan Nunun ke Tanah Air. Tim tersebut akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan Thailand melalui Kedutaan Besar RI.

"Kami membawa surat permintaan resmi kepada kejaksaan setempat melalui Kedutaan Besar RI untuk menghadirkan Ibu Nunun di sana. Juga ada pemberitahuan kepada pihak keamanan di Thailand bahwa paspor (Nunun) sudah dicabut," papar Juru Bicara KPK Johan Budi, Selasa (31/5/2011) di Jakarta.

Menurut Johan, tim yang terdiri dari empat orang itu sejak beberapa hari lalu sudah berada di Thailand. "Sampai hari ini memang tim kami masih koordinasi dengan otoritas di Thailand," kata Johan.

KPK mengirim tim ke Thailand karena memperoleh informasi bahwa Nunun tengah berada di sana. Selain di Thailand, Nunun juga diinformasikan berada di Singapura. "KPK punya hubungan cukup dekat dengan Thailand, Singapura, dan Hongkong. Jaringan itulah yang kami gunakan untuk koordinasi," ungkap Johan

Oleh karena itu, menurut Johan, KPK juga akan menyebar tim ke negara-negara lain, terutama Singapura. "Baru ke Thailand sekarang. Ke depan akan disebar ke negara lain, terutama Singapura," ucap Johan.

Suami Nunun, Adang Daradjatun, beberapa hari lalu, mengatakan bahwa istrinya berada di Singapura dan masih dalam kondisi sakit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

    Nasional
    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

    Nasional
    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

    Nasional
    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

    Nasional
    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com