Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hendro: SMS Fitnah Bentuk Serangan Baru

Kompas.com - 31/05/2011, 18:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono menilai kiriman SMS fitnah dari seseorang yang mengaku sebagai M Nazaruddin merupakan salah satu bentuk serangan baru bagi pemerintah.

Sebelumnya, lanjut Hendro, serangan kepada pemerintah sering dilakukan berupa serangan fisik bersifat simetris dengan tindakan kekerasan, tetapi kini berubah menjadi bentuk asimetris yang abstrak.

"Sekarang telah beralih ke perang asimetris, di mana kita tidak tahu dari mana asal muasalnya, entah dari dalam atau dari luar, dan bersifat abstrak sehingga yang muncul adalah perang urat saraf atau psychological warface (psywar). Dan jelas sekali SMS itu telah menggiring opini sehingga menimbulkan suatu kebencian kepada pemerintahan saat ini," ujar Hendropriyono dalam diskusi bertajuk "Ancaman Keamanan Nasional Negara" di Hotel Millennium, Jakarta, Selasa (31/5/2011).

Karena itu, Hendro mengharapkan agar pengambil kebijakan, baik dari kalangan sipil maupun militer, perlu memahami jenis-jenis ancaman baru tersebut. Selain itu, aparat keamanan juga harus berani menerapkan metode yang paling tepat untuk menangkalnya.

"Jadi, dengan kata lain, pemahaman baru itu perlu berpijak pada model yang juga baru bagi aparat penegak hukum. Karena sekarang perang ini telah berubah ke perang abstrak, intelijen seharusnya memainkan peranan penting untuk mengatasi kasus ini," jelasnya.

Jika ingin menindaklanjuti siapa pengirim SMS tersebut, menurut Hendro, hal itu tidak harus dengan pengerahan polisi secara besar-besaran. Cukup dengan operasi intelijen berpendekatan cerdas yang dibatasi oleh undang-undang yang sudah berlaku.

"Cerdas di sini, misalnya, dengan cara kirim SMS lagi biar membingungkan. Tetapi tidak bisa hitam dan putih, karena kalau mau meng-counter sesuatu, intelijen yang cerdas itu harus kelabu. Jadi, ketika ada yang tidak benar, itu jangan langsung dibantah, sedikit dibelokkan saja, dan itu harus banyak agar memunculkan persepsi bahwa pemberitaan itu tidak jelas," katanya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pesan singkat atas nama Nazaruddin menggunakan nomor telepon dengan kode wilayah Singapura, yaitu +6584393xxx. Orang yang mengaku Nazaruddin tersebut menyatakan akan membalas dendam dari Singapura karena merasa dikorbankan oleh Partai Demokrat.

Pesan itu juga menyebut nama para petinggi Demokrat, seperti Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Mallarangeng, Anas Urbaningrum, dan Andi Nurpati.

Presiden Yudhoyono menyebut pihak yang menyebarkan SMS itu sebagai orang yang pengecut, tidak ksatria, dan tidak bertanggung jawab. Perilaku seperti itu, kata Presiden, adalah perilaku yang menghancurkan bangsa Indonesia. Polri juga telah mengambil sikap dalam kasus tersebut.

Kemarin, Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Matius Salempang mengatakan, pihaknya telah membentuk tim untuk menyelidiki kasus itu. Saat ini penyidik tengah mencari orang yang menerima SMS langsung dari nomor +65xxx atau nomor Singapura.

Matius menjelaskan, penyidik tidak bisa menyelidiki berdasarkan barang bukti pesan yang beredar luas di kalangan wartawan, Twitter, ataupun BlackBerry Messenger. "Kami proaktif mencari sumbernya ini dari mana," kata Matius di Mabes Polri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

    Nasional
    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

    Nasional
    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

    Nasional
    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com