Menko Polhukam: Nazaruddin Harus Pulang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Minggu (29/5/2011), menegaskan, mantan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat M Nazaruddin harus pulang ke Indonesia dan memberikan kesaksian terkait kasus yang melibatkannya.

Terkait hal itu, Djoko telah meminta Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto untuk melakukan upaya agar kader partai bentukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu bisa kembali ke Tanah Air.

Seperti diberitakan, Nazaruddin, yang diduga terlibat dalam percobaan suap terhadap Sekjen Mahkamah Konstitusi, sejak 23 Mei lalu sudah berangkat ke Singapura. Kabarnya, kepergian Nazaruddin ke Negeri Singa untuk mengobati kelainan jantung yang dia idap.

Djoko mengatakan, selain pentingnya kehadiran Nazaruddin di Indonesia, keselamatan Nazaruddin juga harus dijamin agar ia bisa kembali ke Indonesia dan dapat menjelaskan kasus yang ia hadapi. Demikian disampaikan Djoko Suyanto kepada Kompas, Minggu (29/5/2011) sore di Jakarta.

"Ini antisipasi kami kepada jajaran pemerintah meskipun sampai sekarang belum ada pemanggilan dari KPK. Jadi, kami minta Menlu, Kapolri, dan Kepala BIN mengupayakan Nazaruddin pulang," ujar Djoko.

Menurut Djoko, jika Nazaruddin tidak kembali ke Indonesia, kasus yang kini tengah bergulir justru akan makin tidak jelas. "Keputusan ini diputuskan setelah rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan, akhir pekan ini. Akan tetapi, bukan karena adanya kasus Nazaruddin. Rakor polhukam rutin saja diadakan," jelas Djoko.

Saat ditanya soal pesan layanan singkat (SMS) yang seolah-olah dari Nazaruddin—yang beredar di kalangan masyarakat terkait dengan tudingan keterlibatan Partai Demokrat dalam kasus Bank Century, kasus teknologi informasi (IT) pemilu yang melibatkan kader Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dan Andi Nurpati, serta kasus lainnya—Djoko mengatakan agar pers dan publik tak mudah percaya.

"Coba kalau Anda ingin membeli nomor telepon baru dan mendapatkan KTP yang palsu, itu kan mudah saja. Termasuk mudah saja mengirim SMS yang berisikan fitnah seperti itu. Jadi, jangan dipercaya SMS itu. Pers harus memberikan pencerahan," kata Djoko.

Djoko menambahkan, berdasarkan informasi yang dia terima dari rekan-rekan Nazaruddin, SMS yang beredar sekarang itu bukan berasal dari pihak Nazaruddin.