Menko Polhukam: Bawa Nazaruddin Pulang

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto telah meminta jajarannya untuk segera membawa terduga kasus suap wisma atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin, kembali ke Indonesia.

"Saya telah meminta Kapolri, Menlu, dan Kepala BIN melalui upaya di institusinya masing-masing untuk bisa segera menghadirkan Nazaruddin di Indonesia," katanya di Jakarta, Minggu (29/5/2011).

Ia mengatakan, Nazaruddin sudah harus dibawa ke Indonesia apabila KPK memanggil yang bersangkutan. "Namun, keselamatan Nazaruddin juga harus dijaga," kata Djoko Suyanto menambahkan.

Ia mengemukakan, pemerintah harus segera mengantisipasi, paling tidak informasi sudah ditelusuri dan upaya-upaya dilakukan, sehingga apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memerlukan, yang bersangkutan segera bisa dihadirkan. Menurut Djoko, meski KPK belum meminta bantuan, pemerintah berusaha proaktif. Upaya ketiga pimpinan lembaga itu dilakukan sesuai tugas dan fungsinya, yakni kepolisian yang berusaha melalui jalur kerja sama dengan kepolisian negara-negara terkait, dan BIN dengan lembaga intelijen negara lain.

Sementara Kementerian Luar Negeri mengupayakannya melalui jalur diplomasi. Ia mengakui kebenaran Nazaruddin di Singapura, dan pemulangan paksa tak bisa dilakukan karena Indonesia tidak memiliki kesepakatan ekstradisi dengan Negeri Singa itu.

Namun, ia yakin pendekatan yang bisa berhasil untuk memulangkan Nazaruddin tak cuma melalui jalur ekstradisi. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat sekaligus anggota Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat itu, disebut-sebut terkait kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang.

Nazaruddin juga dilaporkan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD pernah memberi uang sebesar 120.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 840 juta kepada Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar.