Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kuncinya Ketegasan SBY

Kompas.com - 29/05/2011, 10:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, peran Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sangat penting dalam mengendalikan krisis yang tengah menerpa partainya. Setelah nama politisinya M Nazaruddin dikaitkan dengan kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games, kasus ini bergulir demikian liarnya. Terakhir, beredar pesan singkat gelap yang menyebutkan kasus dugaan korupsi yang melibatkan elite Demokrat, bahkan menyinggung SBY secara personal. Menurut Yunarto, apa yang terjadi saat ini merupakan cermin bahwa ada persoalan konsolidasi internal yang tidak pernah diselesaikan pasca kongres Demokrat yang dimenangkan Anas Urbaningrum pada 2010 lalu. Faksi-faksi yang ada saat kongres belum melebur untuk menjaga soliditas partai.

"Intinya, bagaimana melakukan konsolidasi internal pasca kongres, yang menurut saya tidak diselesaikan setelah satu tahun berjalan. Selain faksi-faksi yang ada, kasus yang ada saat ini juga memunculkan faksi baru yang kemudian memperuncing konflik. Penyelesaiannya hanya bisa dimulai dengan ketegasan SBY. Saat ini, saya melihat SBY seperti menjadi bagian dari konflik itu sendiri," kata Yunarto, yang bisa disapa Toto, kepada Kompas.com, Minggu (29/5/2011).

Menurutnya, SBY sebenarnya sudah memiliki momentum untuk menyelesaikan dugaan-dugaan suap yang dikaitkan dengan Nazaruddin saat melakukan konferensi pers bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, 20 Mei lalu. Saat itu, SBY menyatakan telah menerima laporan Mahfud bahwa Nazaruddin memberikan uang sebesar 120.000 Dollar Singapura pada tahun 2010. "Tetapi, kenapa tidak diikuti dengan tindakan tegas Demokrat, hingga akhirnya ada keputusan Dewan Kehormatan. Lalu terakhir, kenapa Nazaruddin diizinkan fraksi berobat ke Singapura? SBY seperti kehilangan kendali sehingga penanganan Nazaruddin tidak mulus," papar Toto.

"Intinya, bagaimana political will SBY dan bagaimana perannya dalam pengelolaan konflik," lanjutnya.

Penanganan yang tidak tegas, menurut Toto, memberikan peluang bagi pihak luar untuk memanfaatkan momen mendiskreditkan Demokrat. Apa yang terjadi saat ini, dikatakannya, tak bisa serta merta menuding adanya pihak luar yang mengendalikan, seperti ditudingkan Demokrat. 

"Kalau pun ada pihak luar yang bermain, saya pikir sifatnya hanya black campaign saja. Secara keseluruhan, apa yang terjadi di Demokrat sesungguhnya membuka konflik yang ada selama ini. Mumpung masih tiga tahun lagi pemilu, sebaiknya segera diatasi. Posisi Demokrat dalam keadaan sulit, karena mereka juga dalam masa transisi untuk menjadi partai mandiri pasca SBY tahun 2014 nanti," ujar Toto.

Sebelumnya, saat dihubungi Kompas.com secara terpisah, Ketua DPP Partai Demokrat Kastorius Sinaga mengatakan, pihaknya mensinyalir ada pihak-pihak di luar partai yang ingin menghancurkan Demokrat. Siapa pihak tersebut? Ia hanya menyebutkan, terkait dengan rivalitas politik.

"Sangat nyata dan meyakinkan bagi kami dan Pak SBY bahwa ada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan rivalitas politik dengan memanfaatkan kasus Nazaruddin sebagai strategi atau celah untuk menghancurkan Demokrat. Ini untuk kepentingan (pemilu) 2014," kata Kastorius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

    Nasional
    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

    Nasional
    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

    Nasional
    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

    Nasional
    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

    Nasional
    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

    Nasional
    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

    Nasional
    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

    Nasional
    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

    Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

    Nasional
    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

    Nasional
    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

    Nasional
    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

    Nasional
    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

    Nasional
    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

    Nasional
    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com