Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kok Tiba-tiba Bungkam, Nazaruddin?

Kompas.com - 26/05/2011, 18:03 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi, menyayangkan sikap politisi Partai Demokrat M Nazaruddin yang langsung bungkam setelah secara reaktif menggulirkan nama-nama politisi Demokrat lainnya yang disebutnya melakukan pelanggaran etika dan moral. Padahal, "nyanyian" Nazaruddin diperlukan sebagai pemantik momen "bersih-bersih" bagi Demokrat. Dua hari pascapemberhentiannya sebagai Bendahara Umum Demokrat, Nazaruddin masih berbicara panjang lebar dan menuding sejumlah politisi senior Demokrat yang menurut dia tak kalah bobroknya.

Burhanuddin mengatakan, Nazaruddin sudah mulai mengangsur serangan balik, sebelum akhirnya pada Rabu (25/5/2011) malam kemarin Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memanggil semua elite partai dan Fraksi Demokrat ke kediamannya di Cikeas. Namun, Kamis (26/5/2011) ini, suara Nazaruddin tak terdengar.

"Ini menarik, publik berharap bernyanyi lebih sumbang, dan diharap merdu dengan data dan bukti yang lebih valid. Harapannya begitu. Ini bisa jadi momentum yang baik bagi Demokrat untuk bersih-bersih diri mumpung pemilu masih jauh. Kalau Nazaruddin itu menyerang, ini harusnya bisa jadi momen bersih-bersih. Tapi sayangnya, bom yang kita harapkan malah seperti petasan, bom kosong. Tidak ada konferensi pers dari Nazaruddin, mungkin dia sendiri tidak punya bukti. Bisa jadi ini hanya gertak sambal," ungkapnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (26/5/2011).

Menurutnya, ada sejumlah spekulasi untuk menebak alasan Nazaruddin bungkam. Bisa jadi, kata dia, telah terjadi kompromi di tingkat elite Partai Demokrat untuk melokalisasi isu ini. Salah satu faktor penguat dugaan ini yaitu SBY mendadak memanggil elite partai dan fraksi tadi malam.

"Ini untuk cooling down dulu, untuk meredakan gempa politik. Tak mungkin mengharapkan skenario politik zero sum game di Demokrat. Oleh karena itu, ini dilempar ke Badan Kehormatan dan KPK. Jadi sepertinya makin tipis harapan untuk membongkar kasus Nazaruddin. Elite settlement sudah terjadi, SBY perintahkan bantuan hukum dari partai untuk Nazaruddin dan meminta untuk kompak di internal. Sekarang bola panas ada di tangan BK dan KPK," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    [POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

    Nasional
    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

    Nasional
    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

    Nasional
    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

    Nasional
    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

    Nasional
    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

    Nasional
    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

    Nasional
    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

    Nasional
    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

    Nasional
    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

    Nasional
    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

    Nasional
    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

    Nasional
    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com