Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Rencana "Recall" Nazaruddin

Kompas.com - 25/05/2011, 22:44 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Poltak Sitompul mengatakan, mantan Bendahara Umum M Nazaruddin, yang diduga terkait kasus suap wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang, tak akan ditarik dari DPR. Saat ini, Nazaruddin masih tercatat sebagai anggota Komisi III DPR, Bendahara Fraksi PD, serta anggota Badan Anggaran DPR.

Juru Bicara PD Ruhut Poltak Sitompul, seusai mengikuti pertemuan di kediaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina PD di Puri Cikeas Indah, Bogor, Jawa Barat, meminta publik untuk bersabar.

"Hormati asas praduga tak bersalah. Jadi saksi saja belum. Apalagi tersangka, terdakwa, dan terpidana," kata Ruhut.

Ia mengatakan, kasus Nazar turut dibahas pada pertemuan yang dihadiri jajaran anggota Dewan Pembina, pengurus DPP, dan anggota Fraksi PD di Parlemen. SBY secara khusus meminta Ketua Umum PD Anas Urbaningrum menggelar rapat DPP guna membahas kasus Nazaruddin.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PD Marzuki Alie mengatakan, sanksi tambahan untuk Nazaruddin akan dibicarakan pada rapat DPP yang digelar pada pekan mendatang.

Ruhut mengatakan, pada pertemuan yang dikatakan berlangsung secara kekeluargaan tersebut, SBY mengajak para kader PD tetap menjaga kesolidan dan kebersamaan. SBY meminta para kader merefleksikan perjuangan partai mulai tahun 2001 hingga saat ini. Ia menjelaskan, SBY mengatakan bahwa para kader harus bersyukur kepada Tuhan karena rakyat masih percaya kepada SBY dan PD.

"Bapak (SBY) juga mengatakan, ke depan, tantangan yang kita hadapi pada 2014 tak ringan. Oleh karena itu, kita semua harus kompak," katanya. Masih menurut Ruhut, satu-satunya kader yang berhasil dimintai penjelasan, Presiden juga menegaskan tak ada faksi di tubuh internal PD. "Hasil Kongres di Bandung sudah selesai. Mungkin ada satu dua orang yang tak senang. Bapak (SBY) mengajarkan agar kita harus siap menang dan kalah. Yang kalah harus mendukung yang menang, begitu juga sebaliknya," kata Ruhut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

    Nasional
    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

    Nasional
    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

    Nasional
    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

    Nasional
    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

    Nasional
    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

    Nasional
    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

    Nasional
    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

    Nasional
    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

    Nasional
    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

    Nasional
    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

    Nasional
    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com