Nazaruddin Hanya Menggertak

JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai rencana Nazaruddin untuk melakukan jumpa pers dan membeberkan sejumlah kasus yang terkait anggota Partai Demokrat hanya gertakan semata. Ray beranggapan hal ini dilakukan Nazaruddin untuk menunjukkan kemarahan atas keputusan partainya yang dinilai tidak membelanya.

Namun, sayangnya, rencana tersebut hanya tinggal rencana. Nazaruddin sampai hari ini tidak juga melakukan jumpa pers sesuai dengan janjinya.

"Kalau kasus Nazaruddin ini, saya rasa enggak akan lama. Ini istilah orang sakit perut aja. Ya, kalau dalam dua tiga hari sakit perutnya, ya sudah selesai. Jadi, itu biasalah reaksi-reaksi dari Nazaruddin. Kalau menurut saya, akan selesai dalam dua tiga hari ini. Kemarin dia mengancam akan membeberkan kasus-kasus MK, Andi, dan Chloe Mallarangeng. Nah, tetapi semua kan dibatalkan dia juga. Ini hanya reaksi sementaranya saja," ujar Ray Rangkuti di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Gertakan Nazaruddin ini, lanjut Ray, hanya untuk memberi sinyal kepada orang dalam partainya agar tidak sampai membawanya kepada proses hukum. Jika tidak, kemarahannya justru akan memuncak dan membeberkan semuanya.

"Itu hanya sinyal dari Nazaruddin atau semacam warning kepada kelompok-kelompok yang tidak sependapat dengannya. Jangan lebih maju dari itu tindakan penonaktifan. Kalau itu diterima semua pihak, soal penonaktifan ini akan selesai dengan sendirinya. Kalau ada upaya lebih dari itu, saya yakin si Nazaruddin sudah ancam, maka akan dilakukannya," ujar Ray.

Menanggapi hal itu, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan, sebenarnya dengan pemutusan Nazaruddin sebagai Bendahara Umum Partai Demokrat, secara jelas menunjukkan bahwa dewan kehormatan (DK) sudah mengakui ada pelanggaran yang dilakukan Nazaruddin. Ia menilai pemutusan ini bisa membuka jalan bagi KPK dan BK untuk menindaklanjuti Nazaruddin.

"DK sudah memutuskan memberikan sanksi. Artinya, partai sudah mengakui ada pelanggaran Nazaruddin. Jangan kita happy dengan keputusan Demokrat, tetapi harus menekan agar bisa membongkar seluruh yang lainnya yang terlibat. Menurut saya, sanksi itu kecil, tapi mestinya itu menjadi rujukan oleh KPK dan kejaksaan," tukas Sebastian.