Sekjen DPR Mundur Saja

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah NGO, yang di antaranya Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lingkar Madani untuk Indonesia, dan Indonesia Budget Center, mendesak agar Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Nining Indra Saleh mengundurkan diri dari jabatannya saat ini. Hal itu diungkapkan mengingat kinerja Sekjen yang sering kali dianggap tidak solid bekerja sama dengan anggota Dewan.

"Hubungan antara Sekjen dan anggota DPR secara menyeluruh tidak ada koordinasi. Oleh karena itu, Sekjen yang sekarang mending diganti saja. Informasi yang masuk terhadap anggota DPR melalui Sekjen tidak pernah solid," ujar Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti di Omah Sendok, Jakarta Selatan, Rabu (25/5/2011).

Menurut Ray, kebijakan yang muncul atas inisiatif dari Sekjen sering kali dikeluarkan tanpa sepengetahuan DPR. "Hanya diketahui BURT, Sekjen, dan pimpinan DPR. Satu contoh, anggota DPR ternyata tidak tahu tentang rencana pembangunan gedung baru DPR. Fraksi PAN kami tanya ternyata tidak tahu. Jadi, informasi dari Sekjen ke anggota DPR tidak valid. Kerja Sekjen harus dievaluasi lagi," kata Ray.

Desakan untuk Sekjen turun dari jabatan juga diperkuat Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang. Ia menyatakan sudah selayaknya Nining Indra Saleh mundur sebagai Sekjen DPR karena sebenarnya per 30 April 2011 statusnya sudah pensiun.

"Kenapa sekarang masih sebagai Sekjen DPR, kenapa harus dipertahankan. Sebaiknya mundur saja, kan, sudah melewati waktunya, harusnya sudah pensiun," kata Sebastian Salang.

Seperti yang diketahui, beberapa bulan terakhir ini anggota DPR dan pihak kesekjenan DPR sering kali berbeda pendapat. Hal ini semakin terlihat jelas dalam pengadaan fasilitas IT dan domain e-mail anggota DPR. Sekjen dan anggota DPR saling tuding. Diduga dana yang dikeluarkan untuk fasilitas-fasilitas tersebut mencapai miliaran rupiah, tetapi tidak menunjukkan untuk mendukung kinerja DPR.

"Fungsi Sekjen tidak terjalan dengan baik. Banyak sekali anggaran yang di Sekjen untuk DPR tidak kelihatan. Anggaran IT DPR dari 2008-2009 mencapai lebih kurang  Rp 10 miliar, tetapi tidak mendukung fungsi legislasi, anggaran dan meningkatkan kinerja anggota DPR RI," tukas peneliti Indonesia Budget Center, Roy Salam, yang juga hadir dalam pertemuan di Omah Sendok, Rabu.