Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syukuran "Batalnya" Gedung Baru DPR

Kompas.com - 25/05/2011, 17:09 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari Lingkar Madani untuk Indonesia, Formappi, Transparency International Indonesia, dan Indonesia Budget Center menggelar syukuran terkait pembatalan gedung baru DPR, Rabu (25/5/2011). Meskipun demikian, pembatalan baru sebatas pembatalan tender yang sudah berjalan dan kelanjutan pembangunan gedung sendiri menunggu kajian Kementerian PU terbaru. Namun, mereka tetap memberikan apresiasi terhadap pimpinan DPR. Acara syukuran kecil-kecilan ini juga dihadiri oleh anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Maruarar Sirait dan Fraksi PAN Chandra Tirta Wijaya yang memang sejak awal menolak rencana pembangunan gedung baru DPR.

"Seperti kita ketahui telah dinyatakan dibatalkan gedung DPR oleh Pimpinan DPR. Kita senang dengan adanya pembatalan ini meskipun baru secara umum. Mereka (DPR) rehat, kita juga rehat dulu. Karena itu, kita mengucapkan terima kasih teman-teman media yang mewakili masyarakat untuk membantu memantau setiap proses perencanaan gedung baru ini," ungkap Direktur LIMA, Ray Rangkuti, di Jakarta, saat acara syukuran di kawasan Jakarta Selatan.

Menurut Ray, meskipun diketahui pembatalan tersebut belum sepenuhnya, tetapi masyarakat ataupun LSM-LSM masih akan tetap mengawal dan memantau. Jangan sampai pembatalan tersebut hanya wacana semata. Sementara itu, menurut Koordinator Formappi, Sebastian Salang, seharusnya pimpinan DPR bisa lebih jujur dengan menyatakan kepada publik bahwa pembatalan pembangunan gedung ini karena DPR mendengarkan suara rakyat.

"Coba kalau pimpinan bisa mengungkapkan secara langsung bahwa alasan pembatalan gedung ini karena mendengar aspirasi rakyat. Ini tentu saja akan sangat mendapat apresiasi dari masyarakat," ujar Sebastian.

Menanggapi hal tersebut, Maruarar Sirait menyatakan, untuk keputusan-keputusan kebijakan DPR ke depan sebaiknya mengedepankan untuk meminta pendapat rakyat. Bukan melakukan yang sebaliknya, yang justru akan membuat kontroversi di tengah masyarakat yang menolak kebijakan DPR seperti pembangunan gedung baru.

"Saya sudah mendatangi hampir 20 provinsi di Indonesia. Hampir semua saya tanya, tidak ada yang setuju pembangunan gedung baru. Oleh karena itu, saya menawarkan satu solusi. Sebelum memutuskan rencana-rencana seperti itu harus dipikirkan juga aspirasi rakyat. Jangan ambil kebijakan dulu baru tanya rakyat. Bisa dengan survei kepada masyarakat. Setelah itu baru bisa menjadi pertimbangan DPR untuk memutuskan," ujar Maruarar.

Sepakat dengan pernyataan Maruarar, para wakil LSM tersebut mengusulkan agar keputusan pimpinan DPR untuk membatalkan gedung baru bisa disahkan dalam rapat paripurna dengan BURT dan Kesekjenan DPR tidak sekadar omongan semata. "Penyataan pembatalan harus dilegalkan lewat rapat paripurna DPR sehingga menjadi keputusan resmi."

"Jangan dipermainkan hanya untuk membuat masyarakat cooling down. Jangan-jangan ketika masyarakat diam, lalu dilanjutkan pembangunannya. Keputusan itu harus dipermanenkan dan dananya dialihkan untuk kesejahteraan rakyat," kata Sebastian Salang.

Beberapa hari lalu, Ketua DPR Marzuki Alie mengatakan, Dewan membatalkan proses tender pembangunan gedung baru DPR yang sedang berlangsung. Pembatalan itu berdasarkan Rapat Konsultasi Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Senin (23/5/2011). Menurut Marzuki, keputusan rapat konsultasi pimpinan dan fraksi pada 7 April yang memutuskan dilanjutkannya proses pembangunan gedung baru dibatalkan.

"Otomatis stop. Batal," ujar Marzuki seusai mendengar klarifikasi dari Menteri PU, Senin sore.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

    Nasional
    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

    Nasional
    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

    Nasional
    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

    Nasional
    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

    Nasional
    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

    Nasional
    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

    Nasional
    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

    Nasional
    Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

    Nasional
    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

    Nasional
    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

    Nasional
    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

    Nasional
    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

    Nasional
    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

    Nasional
    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com