Denny: Mahfud Ingin SBY Tepat

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana memuji tindakan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD yang memberikan informasi terkait dugaan suap yang dilakukan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin kepada Sekjen MK Janedri M Gaffar kemarin.

Menurut Denny, informasi itu diberikan Mahfud untuk mendorong Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengambil keputusan terhadap Nazaruddin secara tepat.

Menurut Denny, pada awalnya, pertemuan antara Presiden dengan Mahfud sudah direncanakan sejak lama. Pertemuan ini diagendakan untuk membicarakan persiapan pertemuan pimpinan-pimpinan lembaga negara pada Selasa (24/5/2011) depan terkait revitalisasi Pancasila.

Mahfud juga ingin memberikan undangan kepada Presiden untuk memberikan pidato pembukaan pada simposium internasional yang akan diadakan MK pada bulan Juli. Mahfud pun memanfaatkan momen ini untuk menyampaikan informasi terkait Nazaruddin.

"Menurut saya inisiatif Pak Mahfud ini dilihat sebagai ikhtiar beliau untuk memberikan informasi lebih kepada Presiden dalam kapasitas beliau sebagai ketua dewan pembina partai untuk mengambil keputusan cepat, karena Pak Mahfud juga mengetahui kasus yang terkait dengan Sesmenpora. Sehingga kalau itu digabungkan dengan informasi beliau dugaan saya Pak Mahfud mengatakan keputusan yang akan diambil lebih tepat," katanya di Warung Daun Cikini, Sabtu (21/5/2011).

Denny memandang tindakan Mahfud wajar-wajar saja dan tidak perlu ditanggapi secara politis atau bahkan dikatakan sebagai rekayasa. Pasalnya, menurut Denny, Mahfud selama ini dikenal sebagai tokoh yang perhatian pada persoalan korupsi.

"Beliau kan juga baru mendapatkan banyak penghargaan, rekam jejak Pak Mahfud sendiri memiliki semangat antikorupsi. Bagi saya, orang semacam Pak Mahfud tidak akan atau jauh dari pikiran-pikiran tadi. Lebih baik dalam konteks ini kita berbaik sangka," tambahnya.

Namun, Denny tidak mau berkomentar soal pemberian Nazaruddin kepada Sekjen MK. Denny menyerahkan proses investigasi kepada aparat penegak hukum, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengidentifikasi pemberian tersebut sebagai suap atau gratifikasi.