Survei Indo Barometer Cambuk untuk SBY

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Indo Barometer yang mendapati mayoritas publik memfavoritkan Orde Baru dan mantan Presiden Soeharto kiranya dapat menjadi cambuk bagi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk lebih keras memperbaiki kinerjanya. Survei itu menunjukkan, pemerintahan Presiden Yudhoyono terdelegitimasi karena tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah  menurun.

"Survei itu kan menggambarkan tren, tergantung pada metodologi dan responden. Esensinya bagi pemerintah hal ini harus dijadikan cambuk untuk lebih memacu kinerja lebih keras terutama di bidang ekonomi," ujar Arif ketika dihubungi wartawan, Senin (16/5/2011). 

Survei yang dilakukan Indo Barometer dipublikasikan pada Minggu (15/5/2011). Direktur Eksekutif Indo Barometer menyampaikan, sebesar 40,9 persen responden mempersepsikan bahwa Orde Baru lebih baik dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Reformasi. Hanya setengahnya, atau 22,8 persen, responden yang mengatakan bahwa Orde Reformasi lebih baik dibandingkan dengan periode lainnya.

Dari 1.200 responden yang dilibatkan dalam survei tersebut, hanya 41,2 persen yang mengaku puas dengan kinerja SBY-Boediono di bidang perekonomian. Sebanyak 55,8 persen responden mengaku tak puas, dan 3,1 persen lainnya memilih tak menjawab.

Dalam bidang ekonomi, menurut Arif, kinerja pemerintahan saat ini masih jauh dari hasil maksimal. Ia mencontohkan, dalam perekonomian pedagang-pedagang kecil yang masih luput dari pandangan pemerintah. "Hal ini dapat dipahami kalau dilihat dari perspektif ekonomi, dari konteks mikro hampir tidak ada perubahan, indikatornya adalah pelayanan publik yang masih buruk," tambah dia. 

Pada bagian lain, Arif mengkritisi hasil survei yang menyebutkan orde baru dipersepsikan publik lebih baik dari orde lama dan reformasi. Orde baru yang dianggap publik lebih baik itu meninggalkan pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintahaan saat ini. 

"Dulu hanya utang luar negeri, sekarang negara berutang juga ke rakyat (utang dalam negeri). Jadi, pemerintah saat ini harus menyembuhkan penyakit ekonomi dan sosial ini," kata dia.