Nazaruddin dan Angelina Tak Terlibat

JAKARTA, KOMPAS.com — Kendati proses penyelidikan dan penyidikan masih berjalan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hassan, menegaskan bahwa Bendahara Umum M Nazaruddin dan anggota Komisi X, Angelina Sondakh, yang juga kader Partai Demokrat, tak terlibat dalam kasus dugaan suap wisma atlet SEA Games 2011.

Hal ini disampaikan Syarif, yang juga Menteri Koperasi dan UKM, kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (12/5/2011). "Menurut informasi investigasi intern fraksi (PD), tidak ada keterlibatan dan bukti kuat dari kedua orang itu," katanya.

Pada kesempatan tersebut, Syarif mengatakan, fraksi telah meminta keterangan dari Nazarudin. Sementara itu, Angie, demikian Angelina biasa disapa, belum dimintai keterangan. Syarif juga mengatakan, kasus dugaan suap ini telah dibicarakan di internal partai.

Syarif juga mengatakan, semua kader PD mendukung sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina PD, yang mendorong penuntasan kasus tersebut dan tidak boleh ada tebang pilih dalam penegakan hukum meski kasusnya terkait dengan kader Demokrat atau siapa saja yang berada di jajaran pemerintahan yang dipimpinnya.

"KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) silakan melaksanakan tugasnya. Tugas itu dilaksanakan dengan transparan dan akuntabel sehingga masyarakat juga dapat mengikuti kebenarannya," kata Yudhoyono.

Nazaruddin disebut-sebut sebagai atasan Mindo Rosalina Manulang yang ditangkap KPK bersama dengan Wafid dan Manajer PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris di Kantor Sekretaris Menpora, 21 April lalu. Menurut Nazaruddin, ia tidak mengenal Mindo. Mindo di Kantor KPK, Jakarta, Rabu, juga menegaskan, kepergiannya bersama Idris bertemu Wafid bukan karena diminta Nazaruddin.

Berdasarkan data yang diperoleh Kompas, Nazaruddin adalah Komisaris PT Anak Negeri. Ia melepas jabatan itu pada Juni 2009. Mindo adalah Direktur Marketing PT Anak Negeri sejak Juni 2009. Dewan Kehormatan, Menurut Yudhoyono, dalam penegakan hukum tak boleh ada diskriminasi. Siapa pun yang bersalah harus diproses secara hukum. Partai Demokrat juga tidak akan dan tak boleh melindungi kadernya yang diduga terkait perkara korupsi.

"Partai Demokrat tak akan mencampuri dan tidak boleh melindungi. Hal ini demi keadilan," ujarnya. Ia menyampaikan, partainya akan menunggu sampai ada putusan hukum. Jika orang itu anggota DPR dan dinyatakan bersalah, ia dapat diberhentikan.

"Pergantian antarwaktu dapat dilakukan," ujar Yudhoyono. Sanksi kode etik, kata Yudhoyono, juga akan diberikan apabila kader itu dinilai melanggar kode etik. Dewan Kehormatan Partai Demokrat pun kini sedang bekerja untuk mengambil keputusan yang tepat.

Di sisi lain, Yudhoyono meminta supaya semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jika sudah terbukti bersalah, yang bersangkutan baru bisa dijatuhi sanksi.