Pancasila Harus Jadi Pil Penawar

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) makin membuat cemas masyarakat karena konsep negara Islam yang dicita-citakan di dalam negara Indonesia. Untuk mempertahankan pemahaman yang benar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila menjadi suatu yang dinilai penting saat ini.

Pengamat intelijen Wawan H Purwanto mengatakan pendekatan yang dilakukan untuk meredam nilai-nilai penipuan ala NII tak bisa dilakukan dengan kekerasan. Gerakan NII harus dilawan pendekatan hukum dan kontraideologi, baik oleh keluarga, institusi pendidikan dan pemerintah.

"Tapi yang terpenting adalah kontraideologi. Sekarang banyak orang malu mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Itu katanya produk Orba, padahal Pancasila sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Oleh karena itu, saya kira kontraideologi melalui Pancasila ini bisa jadi obat penawarlah dari gerakan masif NII yang sekarang mencuat. Tak perlu digebuk-gebuk. Ini tugas kita semua," katanya dalam diskusi Polemik di Warung Daun Cikini, Sabtu (30/4/2011).

Menurut Wawan, pemahaman Pancasila harus kembali digelorakan karena ini menjadi alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pendekatan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila juga harus dilakukan dengan lebih 'soft' supaya terbawa dalam perilaku dan pola pikir masyarakat.

Direktur Eksekutif Moderate Muslim Society Zuhairi Misrawi mengatakan penanaman yang kuat tentang nilai-nilai UUD 1945 dan Pancasila bisa menjadi salah satu upaya deradikalisasi dalam masyarakat.

"Saya kira ini tugas pemerintah untuk memberikan pemahaman UUD 1945 kepada seluruh warga negara terutama dalam usia yang sangat muda, sejak TK misalnya. Kegelisahan saya, di TK kan tak pernah kita dengar diajarkan Pancasila. Menanamkan nilai Pancasila harus sejak dini. Bagi kalangan mahasiswa, perdebatan tentang lahirnya Pancasila itu menjadi menarik. Jadi kita bisa mengerti proses-prosesnya. Radikalisme itu hasil kombinasi antara alienasi politik dan radikalisme agama yang ekstrim," katanya.

Selain itu, Misrawi juga mencatat radikalisasi agama juga muncul karena persoalan kemiskinan dan ketidakadilan. Oleh karena itu, pemerintah harus segera melakukan penataan dalam melayani masyarakat dan DPR harus juga mendukungnya. Langkah-langkah nyata dalam penyusunan RUU terkait jaminan sosial dapat menjadi salah satu upaya deradikalisasi.