Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MK: NII Ada karena Pembiaran

Kompas.com - 27/04/2011, 19:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan, munculnya kembali nama gerakan Negara Islam Indonesia beberapa minggu terakhir ini diduga karena melihat kenyataan pembiaran sejumlah gerakan, seperti sekteriasme, premanisme, dan radikalisme, yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini seolah-olah memberikan inspirasi bagi NII untuk kembali memunculkan pergerakan mereka.

"NII tidak berdiri dan berjalan sendiri. Mereka berkembang dengan gerakan lain, seperti sekteriasme, radikalisme, dan premanisme, yang bisa berjalan tanpa bisa dikendalikan sehingga NII juga terinspirasi untuk hadir kembali. Padahal, NII tadinya bersembunyi dan takut-takut, tetapi itu sekarang mulai berani muncul," ungkap Mahfud dalam jumpa pers Gelar Sarasehan Nasional Pancasila di Gedung MK, Rabu (27/4/2011).

Menurut Mahfud, ia dan masyarakat tentu saja menyimpan keheranan tersendiri karena NII yang sebelumnya sempat hilang dari peredaran kembali muncul dan menghebohkan masyarakat. Bahkan, kemunculan NII ini juga dibarengi dengan konflik seperti penculikan, penipuan dan pencucian otak.

"Kenapa bisa gerakan NII lolos dari pengamatan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Mereka sampai bisa merekrut banyak orang. NII ini seperti virus yang berbahaya," ujarnya.

Mahfud menyatakan, kehadiran NII ini menunjukkan pemerintah gamang dalam menindak tegas gerakan-gerakan yang menyimpang. Oleh karena itu, pemerintah perlu menegakkan kembali nilai-nilai ideologi Pancasila kepada masyarakat dan melakukan langkah-langkah konkret dengan langsung turun kepada masyarakat untuk mengawasi hal-hal semacam penyimpangan tersebut.

"Pertanyaannya kita masih berpancasila atau tidak? Harusnya pemerintah yang bisa menjangkau masyarakat untuk menegakkan kembali Pancasila. Hal ini karena ada ancaman pada negara terhadap sebuah ideologi negara yaitu Pancasila," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

    Nasional
    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

    Nasional
    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

    Nasional
    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

    Nasional
    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

    Nasional
    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

    Nasional
    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

    Nasional
    Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

    Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

    Nasional
    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

    Nasional
    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

    Nasional
    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

    Nasional
    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

    Nasional
    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Singgung Pernyataan Puan soal Hak Angket Pemilu, Golkar: Yang Usulkan Ternyata Belum Berproses

    Nasional
    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    UU DKJ Disahkan, Gubernur Jakarta Tetap Dipilih Langsung Rakyat

    Nasional
    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com