Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jasin: KPK Jerat Panda Sesuai Bukti

Kompas.com - 21/04/2011, 18:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Jasin membantah eksepsi terdakwa kasus dugaan suap cek perjalanan, Panda Nababan yang menyebutkan bahwa KPK merekayasa penetapan Panda sebagai tersangka.

Menurut Jasin, penetapan Panda yang kini berstatus terdakwa dalam kasus suap cek perjalanan terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia itu sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. KPK tidak menargetkan Panda sebagai tersangka sebelum menemukan bukti keterlibatan Panda.

"Jadi, alat buktinya ada dulu baru proses hukum berlanjut," kata Jasin di gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/4/2011).

Sebelumnya Panda menuding KPK sengaja menargetnya untuk dijadikan tersangka dari jauh hari tanpa adanya alat bukti yang kuat. "Menjadikan saya sebagai target itu telah dirancang jauh-jauh hari. Saya merasakan adanya upaya yang dilakukan oknum-oknum KPK," kata Panda saat membacakan eksepsi di pengadilan tipikor semalam.

Penargetan Panda tersebut, katanya, tersirat dari pernyataan Jasin dalam sebuah surat kabar nasional pada Agustus 2009. Jasin yang kala itu menyebut inisial PN, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga tersangkut masalah di KPK, dinilai tim kuasa hukum Panda, sengaja menargetkan klien mereka.

"Satu-satunya anggota Komisi III berinisial PN adalah Panda Nababan dan dia (Jasin) menutup dengan kata kunci 'dia itu sedang bermasalah dengan KPK'," tutur Panda.

Atas pernyataan Jasin tersebut, panda melayangkan somasi. "Moga dia (Jasin) ksatria menjawab somasi dalam tiga hari," kata Panda.

Terkait somasi Panda, Jasin mengatakan bahwa sebelumnya ia sudah mengklarifikasi pernyataanya langsung kepada Panda. "Itu sudah pernah disampaikan pada waktu RDP waktu itu. Jawaban saya kepada pak Panda waktu itu bahwa tidak ada istilah permusuhan antara saya dengan dia itu nggak ada kita tetap bersahabat," ujar Jasin.

Lebih jauh Jasin mengatakan bahwa inisial PN yang dilontarkannya bukan tertuju pada Panda Nababan. "PN itu khan pengertiannya tidak harus merujuk pada suatu nama. PN berarti konotasinya bisa macem-macem misalnya penyelenggara negara," ujarnya.

"Kalau dia rumongso atau merasa bahwa itu PN tertuju kepada dia, itu perasaan dari Pak Panda sendiri," kata Jasin.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com