JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto meminta publik dan lembaga swadaya masyarakat untuk melihat kasus bentrok TNI versus warga di Urut Sewu, Kebumen, Jawa Tengah, secara komprehensif dan obyektif. Djoko mengaku tak yakin aparat TNI secara tiba-tiba memukuli penduduk tanpa alasan yang jelas.
"Ada penduduk yang membawa parang, celurit, bambu, dan merusak. Ini tolong dilihat yang balance. Bahwa tindakan itu ada yang di luar batas kepatutan, ya kita lihat, diselidiki. Tetapi, sebabnya harus ada juga. Kenapa tidak dilihatkan perusakan, kemudian tindakan-tindakan merobohkan, kemudian yang akan menyerbu gudang. Di situ ada gudang senjata. Saya bukan membela TNI ya, tapi harus balance. Saya kira itu poinnya," kata Djoko kepada para wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (21/4/2011).
Singkatnya, Djoko mengatakan, institusi yang bergerak di bidang HAM, seperti Komisi Nasional HAM, harus menggali informasi mengapa aparat TNI sampai mengejar masyarakat. Djoko menegaskan, siapa pun yang berbuat salah, pasti akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
"Polisi Militer sudah memeriksa 12-13 orang. Kita ikuti saja," katanya.
Terkait status lahan di lokasi bentrokan, Djoko mengaku belum mengetahuinya. "(Lahan) itu sejak awal sudah dipakai (TNI). Dan latihan di situ kan sudah lama. Seingat saya, sejak (saya) masih berpangkat kapten di Yogya, (lahan) itu sudah dipakai juga untuk latihan. Yang dulu-dulu, tidak pernah ada masalah," katanya.
Bentrokan antara aparat TNI dan warga terjadi pada Sabtu (16/4/2011) lalu. Akibat bentrokan itu, sejumlah warga mengalami luka-luka dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.