Kontrak Baru Tekankan "Punishment"

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy mengatakan, pihaknya belum menerima secara tertulis kontrak baru koalisi. Akann tetapi, poin-poin dalam kontrak tersebut sudah disampaikan dan dikonfirmasi dengan sejumlah perbaikan oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali. Secara keseluruhan, kontrak baru tersebut disambut baik oleh PPP.

" Kontrak baru ini 'peresmian' tertulis keberadaan Setgab. Sebelumnya Setgab dibentuk dan berjalan dengan landasan pernyataan kehendak atau kebulatan lisan para ketua umum partai dan SBY," ujar anggota Komisi VII DPR yang biasa disapa Rommy ini, dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (12/4/2011).

Rommy melanjutkan, dengan kontrak baru ini, Setgab diformalkan menjadi sebuah rumusan yang didokumentasi secara tertulis.

Selain itu, terhadap poin adanya reward and punishment dalam koalisi, dinilai akan membawa manfaat guna mengawal keputusan bersama yang sudah disepakati bersalam dalam forum Setgab. Akan tetapi, Rommy menjelaskan, reward tidak menjadi tekanan utama dalam kontrak baru koalisi. "Oleh karena itu tidak eksplisitkan," ujarnya.

Hal yang menjadi titik tekan justru punishment, antara lain dalam bentuk adanya "hak evaluasi" oleh SBY terhadap keberadaan utusan partai koalisi di Kabinet Indonesia Bersatu II.

"Tetapi PPP meyakini dengan kontrak baru tersebut, koalisi akan semakin harmonis. Tata etika koalisi yg selama ini demikian longgar, ke depan harus lebih ditegakkan," kata Rommy.

Ia menegaskan, partainya akan menolak jika dalam kontrak baru koalisi ada klausul "penyeragaman". "Ruang perbedaan sangat dimungkinkan pada beberapa persoalan yang menyangkut identitas dan ideologi masing-masing partai anggota koalisi, dengan terlebih dahulu dikomunikasikan dalam forum Setgab," ujarnya.