Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Antisipasi Kejadian Arifinto

Kompas.com - 12/04/2011, 12:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Kejadian yang menimpa anggota Komisi V DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Arifinto, menjadi pelajaran berharga bagi anggota Dewan. Secara sadar, Arifinto menyatakan mundur dari keanggotaan DPR 2009-2014, Senin (11/4/2011), sebagai bentuk pertanggungjawaban setelah tepergok membuka konten porno saat sidang paripurna pekan lalu. DPR pun mengambil ancang-ancang agar peristiwa serupa tak terulang lagi. Wakil Ketua Badan Kehormatan Nudirman Munir mengatakan, lembaganya akan membahasnya secara khusus.

"Teman-teman DPR hati-hati dengan kejadian ini. Teman-teman Badan Kehormatan akan mendiskusikan dengan pimpinan DPR tentang perlunya pengawasan tertentu. Jadi, kami mencegah jangan sampai terulang," katanya kepada wartawan, Selasa (12/4/2011).

Akan tetapi, Nudirman tak memberikan gambaran seperti apa langkah antisipasi yang dilakukan. Politisi Partai Golkar ini mengaku terkejut dan pusing "tujuh keliling" ketika mendengar kabar bahwa Arifinto tepergok membuka konten porno melalui Galaxy Tab di tengah rapat paripurna.

Nudirman mengaku, BK kecolongan dengan tindakan anggota DPR yang kemudian terekspos ke publik seperti ini. Apalagi, citra DPR menjadi makin buruk.

"Kami dicaci maki, enggak bagus banget. Ini pelajaran paling pahit," katanya.

Arifinto, dalam pernyataan mundurnya, mengungkapkan, keputusan yang diambilnya merupakan bentuk pertanggungjawaban sebagai wakil rakyat dan demi menjaga harkat martabat partai. Ia juga mendapatkan sanksi internal dengan dicopot dari jabatan sebagai anggota Majelis Syuro DPP PKS.

"Dengan seluruh kesadaran diri saya, tanpa paksaan dari siapa pun dan dari pihak mana pun, demi kehormatan diri dan partai saya, setelah pernyataan ini, saya akan segera mengajukan kepada partai saya untuk mundur dari jabatan sebagai anggota DPR," kata Arifinto saat menggelar konferensi pers di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Pendiri Partai Keadilan ini juga diwajibkan untuk melakukan pertaubatan melalui beberapa langkah, yaitu melakukan permohonan ampun kepada Tuhan (istigfar) minimal 100 kali selama 40 hari, membaca Al Quran minimal satu kali khatam dalam jangka 30 hari, bersedekah kepada 60 orang fakir miskin, meminta nasihat (tausyiah) kepada Ketua Dewan Syari'ah Pusat selaku mufti PKS, serta meminta maaf kepada seluruh kader, simpatisan, konstituen, anggota DPR, dan masyarakat.

Baca juga: Anggota DPR yang Salah, Mundur Saja

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

    Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

    Nasional
    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

    Nasional
    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

    Nasional
    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

    Nasional
    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

    Nasional
    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

    Nasional
    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

    Nasional
    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

    Nasional
    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

    Nasional
    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

    Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

    Nasional
    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

    Nasional
    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

    Nasional
    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

    Nasional
    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com