Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Neta: KPK Harus Usut Sumber Dana Adang

Kompas.com - 23/03/2011, 21:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah LSM di bidang hukum, pemerintahan, dan antikorupsi meminta KPK untuk menanggapi dan menangani secara serius laporan pendiri PKS, Yusuf Supendi, terkait dugaan penggelapan dana pilkada DKI dari calon yang diusungnya, Adang Daradjatun.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Netta S Pane; Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra, Uchok Sky Khadafi; dan Peneliti Indonesia Corruption Watch, Febri Diansyah mengatakan, penyelidikan yang serius untuk kasus ini akan membuka banyak kasus lainnya yang selama ini sudah dianggap umum oleh masyarakat, tetapi menjadi penyakit kronis bagi kehidupan berbangsa.

"KPK hendaknya jangan hanya fokus pada laporan itu saja, namun harus lebih bisa mendalami laporan itu karena banyak sekali hal yang bisa diungkapkan dari laporan itu," kata Neta.

Menurut Netta, kalau memang PKS seperti pernyataan Sekjen Anis Matta yang telah dilansir media mengakui adanya dana setoran dari Adang dalam pilkada itu, maka harus diusut asal-usul dana tersebut.

"Jadi, jangan hanya ditelusuri dugaan penggelapan dana oleh Sekjen PKS Anis Matta-nya saja, tapi juga asal-usul dana setoran tersebut juga harus ditelusuri. Malah, bisa jadi penelusuran sumber dana jauh lebih penting daripada dugaan penggelapan itu sendiri. Orang-orang PKS termasuk Sekjennya Anis Matta kan sudah mengakui bahwa memang ada dana dari calon yang mereka usung Adang Daradjatun," ujarnya.

Penelitian sumber dana ini, menurut Netta, menjadi penting mengingat Adang adalah mantan pejabat di kepolisian yang tidak mungkin bisa memiliki dana sampai miliaran rupiah. Neta menambahkan, KPK harus mengusut dari mana Adang mendapatkan dana itu. (Tribunnews/Johnson Simanjuntak)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com