Polri Kembalikan 74 Berkas Wajib Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Boy Rafli Amar menyatakan, saat ini Polri telah mengembalikan 74 berkas perusahaan wajib pajak dari 151 perusahaan yang diduga terkait kasus mafia pajak Gayus Halomoan Tambunan kepada Kementerian Keuangan.

Ke-74 berkas wajib pajak tersebut telah selesai diperiksa oleh tim gabungan, di antaranya penyidik Bareskrim Mabes Polri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPKP ahli hukum pidana pajak, serta ahli hukum pidana korupsi.

Pengembalian ini dilakukan untuk ditindaklanjuti oleh Kemkeu dan ditelusuri. Jika terdapat tindak pidana korupsi, harus dikembalikan pada tim gabungan tersebut.

"Dari 151 wajib pajak penyelidikan berkas perkara ada 74 yang dititipkan kembali kepada Kemenkeu, dalam hal ini Inspektorat Jenderal Keuangan. Dikembalikan dalam arti di kemudian hari jika ditemukan indikasi korupsi, maka akan diminta kembali. Kedua, dimohonkan kepada internal Kemenkeu untuk melakukan langkah-langkah pendalaman terhadap sejumlah perkara perpajakan di antara 74 data ini, ada beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti terkait pelanggaran di sistem perpajakan. Tapi, ini baru hasil dari tim gabungan. Oleh karena itu, sementara ini dititipkan kembali ke Kemenkeu," ungkap Boy Rafli Amar, Selasa (22/3/2011).

Sementara itu, sisa dari wajib pajak yang berjumlah 77 perusahaan wajib pajak, sampai saat ini masih dalam proses penelitian oleh tim gabungan. Boy menambahkan, karena jumlah data perusahaan yang banyak, maka para penyidik melakukan penyidikan secara bertahap.

"Sisa perusahaan wajib pajaknya yang 77 saat ini masih ditindaklanjuti. Kami akan terus secara bertahap melakukan penelitian untuk menemukan indikasi korupsi Gayus dengan perusahaan-perusahaan itu," imbuh Boy.

Seperti yang diketahui, dalam 151 perusahaan tersebut, Gayus Tambunan hanya mengerjakan 44 perusahaan wajib pajak, sedangkan wajib pajak lainnya dikerjakan rekan-rekannya di Ditjen Pajak. Kepolisian masih terus mencari tahu asal-muasal uang Gayus senilai Rp 28 milar yang diduga penyuapan dari perusahaan-perusahaan tersebut.