Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Habibie: Tunggu Kajian Pakar soal Nuklir

Kompas.com - 19/03/2011, 17:25 WIB

SEMARANG, KOMPAS.com — Berita tentang kebocoran reaktor nuklir di Jepang akibat gempa dan tsunami memancing mantan Presiden BJ Habibie ikut bersuara. Seusai kuliah umum ”Perkembangan Teknologi dan Wawasan Indonesia” di kampus Universitas Diponegoro Semarang, Sabtu (19/3/2011), Habibie meminta agar semua pihak tidak terburu-buru menolak nuklir. Sebaliknya, juga harus berhati-hati mengambil keputusan saat menyetujui pemanfaatan nuklir.

”Tunggu hasil kajian nuklir oleh para pakar, khususnya di dua negara, Perancis dan Jepang,” katanya.

Saat ini para pakar tengah mengkaji pemanfaatan teknologi nuklir untuk pembangkit listrik di dua negara itu. Jepang dan Perancis adalah dua negara yang paling besar berinvestasi dalam pemanfaatan energi nuklir. Dua negara tersebut sangat tergantung pada nuklir, terutama untuk menghasilkan energi listrik guna menopang industri di kedua negara.

Begitu tergantungnya mereka sehingga butuh waktu lama untuk mengkaji apakah tetap akan memanfaatkan energi nuklir atau tidak. Apalagi sampai sekarang belum ditemukan energi pengganti lain. ”Jadi mari kita tunggu kajian para pakar yang tengah meneliti dampak kerusakan PLTN di Fukushima akibat gempa dan tsunami,” kata Habibie.

Habibie melanjutkan, Indonesia harus sabar menanti kajian pakar dari pemanfaatan energi nuklir itu secara obyektif. ”Jangan buru-buru menolak pembangunan PLTN, namun tetap harus kritis dan berhati-hati juga untuk membangun. Lihat dulu bagaimana kajian di dua negara itu,” tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com