Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden dan Menteri Tak Sejalan

Kompas.com - 19/02/2011, 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberadaan Ahmadiyah menuai pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Sejumlah ormas garis keras menuntut Ahmadiyah dibubarkan karena dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Sementara di sisi lain, sebagian masyarakat justru meminta ormas-ormas garis keras yang dibubarkan karena melakukan tindakan kekerasan terhadap umat Ahmadiyah.

Namun, ternyata bukan hanya masyarakat yang bersilang pendapat. Ada indikasi Presiden dan mandatarisnya, dalam hal ini menteri, justru tidak sejalan dalam menangani persoalan kekerasan terhadap umat Ahmadiyah.

"Kita lihat Presiden itu bisa dikatakan ucapannya otoritatif kalau mandataris, dalam hal ini menterinya, menjadi ukuran. Pada kenyataannya, Presiden bilang tidak boleh ada toleransi terhadap organisasi masyarakat yang berpotensi melakukan kekerasan, tetapi kemudian kita tahu Menteri Agama justru mengatakan Ahmadiyah yang seharusnya dibubarkan," ujar pengamat politik Yudi Latif saat menjadi pembicara dalam peluncuran Institut Gerakan di Gedung LIPI, Sabtu (19/2/2011).

Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membubarkan ormas berpotensi melakukan tindakan kekerasan disampaikan saat Presiden mengikuti peringatan Hari Pers Sedunia di Kupang, NTT, Selasa (9/2/2011).

Sementara Menteri Agama Suryadharma Ali justru mengeluarkan sejumlah pernyataan yang berindikasi perencanaan membubarkan Ahmadiyah. Dalam hal ini, ia menyarankan Ahmadiyah keluar dari agama Islam sehingga terbebas dari pemahaman ajaran yang sesat menurutnya.

Pernyataan-pernyataan Suryadharma sejak kasus kekerasan terhadap Ahmadiyah di Indonesia memang mendapat kecaman dari sebagian masyarakat yang menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan. 

Sementara itu, pidato Presiden mengenai pembubaran ormas dianggap isapan jempol semata oleh berbagai kalangan. Pasalnya, belum ada langkah tegas untuk merealisasikan pembubaran ormas-ormas garis keras tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com