Pascaputusan MK, Golkar Bidik Boediono

JAKARTA, KOMPAS.com — Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempermudah syarat pengajuan hak menyatakan pendapat di DPR diyakini bakal memanaskan suhu politik di Tanah Air.

Partai-partai politik dinilai akan terus melakukan manuver untuk melakukan pemakzulan meskipun tujuan akhirnya belum tercapai.

Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindra) dinilai sudah mengambil ancang-ancang dalam kasus Bank Century. Sementara PDI Perjuangan, meskipun masih menunggu kondisi, diperkirakan akan melihat perkembangan politik.

Adapun Partai Golkar mungkin saja akan mengincar kembali status Boediono, Wakil Presiden yang pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia dalam kasus Bank Century.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok menyatakan hal itu kepada Kompas di Jakarta, Jumat (14/1/2011) sore. Sebelumnya, MK telah membatalkan ketentuan Pasal 184 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yang mengatur syarat-syarat kehadiran tiga perempat anggota menjadi cukup dua pertiga dalam rapat paripurna persetujuan pengajuan hak menyatakan pendapat.

"Yang memprihatinkan, pascakeputusan MK itu suhu politik akan terus-terusan memanas. Memang, tidak akan sampai (pemakzulan), akan tetapi partai politik akan terus-menerus bermanuver. Akibatnya, agenda politik nasional terganggu. Pemerintah dan DPR bisa tidak berjalan," tandas Mubarok.

Menurut Mubarok, hiruk pikuk politik itu dikhawatirkan akan berujung pada tawar-menawar politik, misalnya, soal reshuffle kabinet. "Namun, karena kita sudah terbiasa dengan kondisi politik seperti itu, kita jalan saja meskipun berbulan-bulan seperti kasus Bank Century dua tahun lalu," lanjut Mubarok.

"Sekarang saja Partai Gerindra sudah mengambil ancang-ancang dengan kasus Bank Century. PDI Perjuangan wait and see. Setelah Sri Mulyani Indrawati tidak ada di Indonesia, Partai Golkar kemungkinan akan mengincar lagi Pak Boediono," ungkap Mubarok.

Mubarok juga mengaku sedih jika motivasi elite politik selanjutnya juga akan bermanuver politik untuk melakukan pemakzulan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Boediono.

"Padahal, Presiden Yudhoyono itu sudah tidak akan menjadi Presiden lagi. Kenapa mesti dimakzulkan. Tunggu saja dan jangan ganggu sampai tahun 2014," demikian Mubarok.