Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Klaim Asuransi TKI Jadi Lebih Mudah

Kompas.com - 14/01/2011, 01:29 WIB

SURABAYA, KOMPAS.com — Perlindungan dan klaim asuransi tenaga kerja Indonesia selalu bermasalah. Namun, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menilai, dengan sistem baru, klaim dan pencairan uang pertanggungan akan lebih mudah dilakukan.

"Kalau klaim tidak dibayarkan, langsung dipotong dari deposit (konsorsium asuransi)," ujar Muhaimin, yang ditemui sebelum Rapat Koordinasi DPP dan DPW PKB se-Indonesia di kantor DPW PKB Jawa Timur di Surabaya, Kamis (13/1/2011) sore.

Sejak Oktober 2010, Menteri membentuk konsorsium tunggal asuransi TKI. Konsorsium ini harus menyediakan jaminan (deposit) sebesar Rp 2 miliar. Adapun TKI, sebelum keberangkatannya, harus membayar Rp 400.000.

Masalahnya, kata Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Jatim M Cholily, kebijakan asuransi TKI pun bermasalah. Syarat yang ditentukan bisa dikatakan tidak mungkin terpenuhi seperti surat keterangan pemberhentian oleh majikan. Majikan lebih sering mengusir atau mengembalikan TKI ke agensi supaya tidak diharuskan membayar pesangon dan lainnya.

Lagi pula, kendati harus membayar premi, umumnya TKI tidak tahu bila sudah diasuransikan. Bahkan kartu peserta asuransi dan polis, kata Cholily, bisa dipegang perusahaan penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS). Karena kartu peserta asuransi ditahan PPTKIS, bisa saja PPTKIS yang mengklaim uang tanggungan, sedangkan buruh yang berhak tidak menerimanya. Bisa juga, kata Cholily, uang pertanggungan diberikan tetapi tidak transparan. Kalaupun sudah diklaim, biasanya tetap macet. Buktinya, di Jatim sudah ada belasan ribu TKI yang belum mendapatkan haknya. Belum lagi sekitar 6.000 TKI asal Jatim yang bermasalah di luar negeri.

"Semestinya negara yang melindungi warganya, TKI. Jadi perlindungan semestinya ditangani negara, bukan diswastanisasi. Perlindungan itu hak asasi warga dan kewajiban negara. Menyerahkan tugas melindungi ini ke swasta mengakibatkan asuransi sepenuhnya cari untung saja," kata Cholily. (INA)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com