Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahaya, Korupsi Terkonsolidasi

Kompas.com - 09/12/2010, 20:14 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Tradisi korupsi di Indonesia tidak menunjukkan penurunan. Skor indeks persepsi korupsi Indonesia yang dirilis Transparansi Internasional tahun ini adalah 2,8, tidak berubah dari tahun 2009.

Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia (TII) Teten Masduki berpendapat, angka indeks korupsi Indonesia yang buruk terjadi karena perilaku korupsi sudah berubah dari semula terfragmentasi menjadi terkonsolidasi.

"Akhir-akhir ini ada pergeseran dari korupsi fragmentasi menjadi korupsi konsolidasi seiring dengan terkondolidasinya kekuatan lama, yaitu elite-elite bisnis dan politik sehingga bentuk korupsi sudah mendekati bentuk predatory, yaitu korupsi yang besar, merusak, lebih rakus karena yang dibagi menjadi lebih besar," ucap Teten, Kamis (9/12/2010), dalam jumpa pers Hari Antikorupsi Sedunia, di Gedung KPK, Jakarta.

Ia melihat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih belum ada perbaikan. Kemandekan terutama terjadi pada program pelarian aset-aset ke luar negeri. "Sampai hari ini belum menunjukkan hasil. Banyak aset yang dilarikan pejabat ke luar negeri, tapi sampai sekarang belum ada hasil. Padahal, sudah dilakukan pelatihan untuk mengejar aset tersebut," ucapnya.

Tim pemburu koruptor yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun, menurut Teten, juga tidak membuahkan hasil. Kemandekan ini lagi-lagi terjadi karena adanya konsolidasi kekuatan politik lebih besar.

Ia meyakini bentuk korupsi yang terkonsolidasi ini lebih merusak karena yang dihancurkan adalah pengambil kebijakan. "Contoh kasus yang merupakan bentuk dari konsolidasi politik ini terjadi pada kasus Lapindo, Krakatau Steel, dan Century," ungkap Teten.

Dengan adanya konsolidasi yang begitu kuat ini, para elite lebih berani mengambil alih, mengganggu, dan mengancam institusi-institusi antikorupsi. "Hari ini beruntung KPK masih selamat, tapi KY (Komisi Yudisial) sudah dipangkas kewenangannya sampai botak seperti kepala saya. Pengadilan Tipikor yang sudah bagus dihancurkan. Saya kira institusi lainnya juga akan dikooptasi seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum). Ini ancaman untuk demokrasi yang sudah kita bangun sejak reformasi," tandas Teten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

    Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

    Nasional
    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

    Nasional
    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

    Nasional
    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

    Nasional
    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

    Nasional
    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

    Nasional
    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

    Nasional
    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

    Nasional
    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

    Nasional
    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

    Nasional
    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

    Nasional
    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

    Nasional
    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

    Nasional
    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com