Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Ini Salah Masinis Argo Anggrek

Kompas.com - 04/10/2010, 17:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perhubungan Freddy Numberi menegaskan, kecelakaan kereta api di Stasiun Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah, disebabkan oleh kesalahan fatal dari masinis KA Argo Bromo Anggrek. Namun, pihaknya masih meneliti lebih lanjut mengenai alasan masinis yang nekat menerabas sinyal bahaya. Hal tersebut disampaikan oleh Menhub dalam rapat kerja Komisi V DPR RI di gedung DPR, Senin (4/10/2010).

Rapat yang semestinya dibuka pada pukul 16.00 terlambat 30 menit karena Menhub baru datang kira-kira pukul 16.20. Menhub antara lain hadir bersama Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan dan Direktur Utama PT Kereta Api Ignatius Jonan.

Setelah dibuka oleh Ketua Komisi V DPR Yasti Soepredjo Mokoagow, rapat dilanjutkan dengan doa bagi para korban tewas dalam musibah tersebut. Yasti kemudian mempersilakan Freddy untuk menjelaskan peristiwa kecelakaan di Petarukan dan Stasiun Purwosari, Solo.

Dalam pernyataannya, Freddy mengatakan bahwa penyebab kecelakaan di Petarukan adalah kesalahan masinis KA Argo Bromo Anggrek jurusan Jakarta-Surabaya yang mengabaikan sinyal merah sebelum memasuki stasiun pada jalur lintasan 3.

"(Kecelakaan ini) jelas kesalahan fatal dari masinis. Itu asistennya sudah bilang, 'Pak, itu lampunya merah.' Tetapi masinis tetap jalan," ungkap Freddy.

Saat ini, pihak kepolisian bekerja sama dengan Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Perkeretaapian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sedang menyelidiki lebih rinci mengenai sebab-sebab kelalaian masinis Sudaryono tersebut.

Penyelidikan itu antara lain mengenai alasan mengapa masinis tidak mengurangi kecepatan saat melihat sinyal kuning pada jarak 1.200 meter menjelang tiba di Stasiun Petarukan. Penyelidikan juga menyangkut faktor pengaruh durasi kerja terhadap kinerja petugas kereta api.  

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

    Nasional
    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

    Nasional
    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

    Nasional
    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com