JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah masyarakat sipil dan perwakilan gereja-gereja yang bermasalah, Kamis (16/9/2010), mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk meminta kepastian mengenai persoalan pendirian tempat ibadah di sejumlah daerah.
Pasalnya, selama ini pihak kepolisian dinilai melakukan pembiaran dalam menjaga kebebasan beragama. Demikian disampaikan perwakilan Setara Institute, Indra, melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Kamis.
"Pertemuan ini diharapkan ada ketegasan dari aparat keamanan (polisi) dalam menyikapi persoalan pendirian rumah ibadah," tulis Indra.
Fakta di lapangan, lanjutnya, beberapa gereja yang sudah memiliki izin resmi pun masih dipersoalkan. Bahkan, sengketa-sengketa masalah perizinan pun yang dimenangkan pengurus gereja melalui putusan pengadilan juga belum ada tindakan eksekusi yang dilakukan.
"Di sini ada kepastian hukum yang tidak berjalan sesungguhnya serta adanya tindakan-tindakan pembiaran yang dilakukan kepolisian wilayah dalam menjaga kekebasan beragama," ungkap Indra.
Dalam pertamuan tersebut, hadir pula perwakilan gereja bermasalah yang berasal dari perwakilan gereja HKBP Pondok Timur Indah, GPI Yasmin, Filadelpia, HKBP Cinere, dan Gereja Jatimulya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.