Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Publik Merindukan Orde Baru

Kompas.com - 19/05/2010, 21:53 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah 12 tahun rontoknya ikon rezim Orde Baru, Presiden Soeharto, publik ternyata merindukan kembalinya sosok pemimpin macam Soeharto. Hanya 16,9 % dari responden yang merasa kondisi di era reformasi lebih baik.

Jauh lebih banyak, 44,5%, yang menyatakan justru kondisi di era Orde Baru lebih baik. Salah satu penyebabnya, reformasi yang sudah 12 tahun berjalan belum menguntungkan ekonomi rakyat. Mereka menganggap ekonomi di era Orde Baru bahkan  lebih baik.

Tapi tunggu dulu, itu sekadar hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang diselenggarakan selama 1-5 Mei 2010, dengan 1.000 responden di seluruh Indonesia.

"Metode riset yang digunakan multi stage random sampling dan wawancara tatap muka dengan margin of error 3,2 %." ujar Direktur Eksekutif LSI, Denny JA, dalam keterangan persnya, Rabu (19/5/2010).

Menurut dia, mereka yang tak puas dengan reformasi ini cukup menyebar di berbagai level pendidikan, pendapatan dan teritori. Makin rendah tingkat pendidikan responden, semakin mereka tak puas dengan reformasi.

Di mata responden, reformasi lebih baik hanya untuk isu penegakan hukum dan kebebasan politik. "Keamanan, sosial, apalagi ekonomi, era Orde Baru dianggap lebih baik. Ini lampu kuning bukan hanya untuk pemerintahan SBY-Boediono, tapi juga bagi pejuang demokrasi," kata Denny.

Ia menafsirkan, publik memilih demokrasi tak hanya karena ingin kebebasan politik yang lebih besar dibandingkan di era Orde Baru. Publik ingin juga demokrasi membawa kemajuan ekonomi.

"Jika demokrasi tak kunjung berhasil membawa kemajuan ekonomi, bukan mustahil legitimasi atas sistem demokrasi itu sendiri yang dipertaruhkan," Denny menjelaskan.

Di banyak negara yang mengalami transisi demokrasi, imbuhnya, berkurangnya legitimasi demokrasi dapat membawa demokrasi menjadi berkurang kualitasnya secara perlahan. Bukan mustahil pula, mereka merindukan kembali tampilnya orang kuat yang tidak demokratis tapi bisa membawa kemajuan ekonomi.

"Memperingati dua belas tahun reformasi, patut direnungkan format politik demokrasi yang lebih membuat politik stabil, yang berujung pada kemajuan ekonomi," katanya.

Ia juga usul, electoral threeshold dalam Pemilu 2014 dapat dinaikan menjadi 5 %-7 % agar semakin sedikit partai politik di DPR. Ini dapat membuat politik di DPR lebih terkendali," katanya.

Pemerintah, imbuhnya lagi, harus juga lebih memberikan perlindungan kepada kementerian ekonomi agar tidak banyak diganggu oleh pertikaian politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Jokowi Gelar Bukber di Istana, Wapres Singgung soal Kendalikan Nafsu Saat Berikan Tausiyah

Nasional
Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Misi Kemanusiaan di Palestina, Fadli Zon Harap Kerja Sama Lembaga Zakat Indonesia-UNRWA Segera Dibentuk

Nasional
Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Soal Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis, Kubu Ganjar-Mahfud: Alasan Mengada-ada

Nasional
DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

DPR Setujui Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU KIA, Puan Ungkap Alasannya

Nasional
Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com