Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kasus Misbakhun, Ada Arogansi Kekuasaan

Kompas.com - 21/04/2010, 12:13 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Akbar Faisal menilai, kasus yang menimpa Muhammad Misbakhun merupakan pengalihan isu atas penuntasan kasus Bank Century. Anggota Tim 9 atau inisiator Hak Angket Kasus Bank Century itu menanggapi koleganya, Misbakhun, yang ditetapkan sebagai tersangka perkara kepemilikan letter of credit (L/C) fiktif PT Selalang Prima Internasional.

"Ini arogansi kekuasaan. Ternyata karakter kekuasaan kita tidak berubah dari dulu," kata Akbar saat ditemui di kompleks Gedung MPR/DPR, Jakarta, Rabu (21/4/2010).

Menurut politisi dari Partai Hanura itu, kasus Misbakhun tersebut luar biasa pengalihan isunya. Meski demikian, dia mengaku tidak akan terpengaruh dan tetap fokus pada kasus Century.

Pagi ini, Akbar bersama politisi PKB Lily Wahid ikut mendampingi Misbakhun yang dipanggil Mabes Polri sebagai saksi dalam kasus kejahatan perbankan Robert Tantular.

Dalam kasus itu, politisi dari PKS itu ditetapkan sebagai saksi dan tersangka. Akbar mengatakan, tujuannya mendampingi Misbakhun adalah untuk memberikan dukungan dan penguatan psikologis.

Lily Wahid mengatakan, kepergian dia menemani Misbakhun hanya untuk memberikan dukungan moral. Dia menyerahkan kasus ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

"Kami enggak mencampuri masalah hukum. Hanya dukungan moral," ujar dia.

Lily juga tidak akan memberi bantuan berupa tim kuasa hukum untuk membela Misbakhun. Pasalnya, saat ini Misbakhun telah dibela oleh tim kuasa hukum yang telah disiapkan sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com